Jadi Mentor PKN Tingkat II, Sekda Bekasi Muhammad Solikhin Tantang Kepala Dinas Berpikir Visioner dan Berani Berinovasi

Jadi Mentor PKN Tingkat II, Sekda Bekasi Muhammad Solikhin Tantang Kepala Dinas Berpikir Visioner dan Berani Berinovasi

CIMAHI – Jabatan kepala dinas bukan sekadar soal mengelola anggaran, menandatangani dokumen, atau menghadiri rapat beruntun. Lebih dari itu, seorang pejabat dituntut mampu membaca masa depan, berani mengambil terobosan, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, saat menghadiri Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026 di Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jawa Barat tersebut, Solikhin bertindak sebagai mentor bagi lima kepala perangkat daerah Kota Bekasi yang mengikuti PKN Tingkat II.

Kelima pejabat tersebut yakni Sumpono Brama dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Anjar Budiono dari BKPSDM, Idi Susanto dari DBMSDA, Priadi Santoso dari DPMPTSP, serta Ridwan AS dari DPPPA.

Sebagai mentor, Solikhin memiliki peran memberikan arahan, pendampingan, sekaligus memastikan gagasan proyek perubahan yang disusun para peserta tidak berhenti sebagai dokumen persyaratan pelatihan.

Seminar tersebut merupakan salah satu tahapan penting PKN Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026 yang diikuti 60 peserta dari berbagai instansi. Kegiatan mengusung tema “Peran Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif dalam Penguatan Tata Kelola Mitigasi Kerusakan Lingkungan”.

Melalui seminar ini, para peserta mempresentasikan hasil implementasi proyek perubahan yang telah dirancang selama mengikuti pelatihan. Gagasan tersebut kemudian mendapatkan masukan dan penguatan dari mentor maupun penguji agar dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.

Solikhin menegaskan bahwa pemimpin birokrasi harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun kerja sama lintas sektor, serta berani menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan pemerintahan.

“Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun kolaborasi, serta berani menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Solikhin.

Menurutnya, proyek perubahan yang dihasilkan melalui PKN Tingkat II tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Setiap gagasan harus memiliki arah, target, serta manfaat yang dapat dirasakan organisasi maupun masyarakat.

Ia berharap inovasi yang dirancang para kepala perangkat daerah mampu mendorong transformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bekasi sendiri terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat pimpinan tinggi pratama. Para kepala perangkat daerah dituntut memiliki karakter kepemimpinan visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Tuntutan tersebut menjadi penting di tengah persoalan pemerintahan yang semakin kompleks. Mulai dari persoalan lingkungan, pelayanan publik, pengelolaan infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat terhadap birokrasi yang cepat dan responsif.

Namun, tantangan sesungguhnya justru muncul setelah seminar berakhir. Sebab, tidak sedikit gagasan inovasi yang terlihat menjanjikan di atas panggung presentasi, tetapi kehilangan tenaga ketika kembali berhadapan dengan rutinitas birokrasi.

Karena itu, proyek perubahan semestinya tidak berakhir sebagai sertifikat kompetensi atau laporan tebal yang tersimpan di lemari kantor. Harus ada implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan program agar perubahan benar-benar terasa.

Melalui pendampingan PKN Tingkat II ini, Solikhin berharap lahir berbagai terobosan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan Kota Bekasi.

Pada akhirnya, kepala dinas yang visioner bukan diukur dari seberapa menarik gagasan yang dipresentasikan, melainkan seberapa besar perubahan yang berhasil diwujudkan. Sebab, masyarakat tidak menilai birokrasi dari banyaknya seminar yang diikuti, tetapi dari pelayanan dan hasil kerja yang mereka rasakan.(***)

(Bon/Dokpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *