Komisi II DPR RI Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Bekasi, Digitalisasi Jadi Kunci Pembenahan Birokrasi
KOTA BEKASI – Inovasi pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Namun, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan pemerintah bukan sekadar soal inovasi dan aplikasi digital, melainkan seberapa mudah masyarakat mendapatkan hak pelayanan tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, saat kunjungan kerja spesifik terkait evaluasi pengawasan pelayanan publik di daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Nonon Soenthani, Kantor Pemerintah Kota Bekasi, kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, Dede Yusuf menyimak paparan sejumlah perangkat daerah mengenai berbagai inovasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Menyimak langsung paparan laporan yang disampaikan langsung oleh dinas terkait, tentu kami mengapresiasi bentuk inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan,” ujar Dede Yusuf.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, lanjutnya, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra positif instansi pemerintah.
Pesannya cukup jelas: masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang pandai menjelaskan program, tetapi birokrasi yang mampu menyelesaikan urusan mereka dengan cepat, mudah, transparan, dan tepat.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa Pemkot Bekasi terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan publik melalui berbagai pembenahan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara (ASN), agar semakin profesional dalam menjalankan tugas pelayanan.
Selain peningkatan kapasitas ASN, Pemkot Bekasi juga mendorong digitalisasi pelayanan publik serta memperluas akses pelayanan agar semakin dekat dengan masyarakat.
“Kami terus berupaya semakin menguatkan komitmen dan meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia, yaitu ASN yang profesional dan digitalisasi pelayanan publik, serta semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat,” kata Abdul Harris.
Ia menambahkan, evaluasi dan perbaikan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan semakin meningkat, termasuk pada sektor kesehatan, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan berbagai layanan dasar lainnya.
Pemkot Bekasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintah.
“Kami terus lakukan perbaikan dan evaluasi, ini untuk meningkatkan mutu menjadi semakin lebih baik. Kami juga meminta masyarakat untuk bersama mendukung program pemerintah dan memberikan saran,” tutupnya.
Kunjungan Komisi II DPR RI tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Bekasi untuk mengukur sejauh mana inovasi pelayanan yang telah dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, digitalisasi memang bisa memangkas antrean, tetapi tidak otomatis memangkas mentalitas birokrasi yang lambat. Aplikasi boleh semakin canggih, gedung pelayanan boleh semakin nyaman, tetapi ukuran keberhasilan tetap sederhana: masyarakat datang membawa kebutuhan dan pulang membawa solusi.
Apresiasi dari Komisi II DPR RI pun diharapkan tidak berhenti sebagai catatan positif dalam kunjungan kerja. Lebih dari itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi dorongan agar Pemkot Bekasi terus membangun pelayanan publik yang profesional, responsif, transparan, serta bebas dari praktik birokrasi yang menyulitkan warga.
Pada akhirnya, pemerintah yang dipercaya bukanlah pemerintah yang paling banyak membuat slogan pelayanan prima, melainkan yang paling konsisten membuktikannya dalam urusan sehari-hari masyarakat.(***)
(EZ/Dokpim)
