Kantor Baru PKS Sumut Diresmikan, Bobby dan Presiden PKS Bicara Kolaborasi: Jangan Sampai Rapatnya Ramai, Rakyatnya Sepi
MEDAN — Sebuah kantor baru biasanya menjadi tanda bahwa sebuah organisasi sedang tumbuh. Ruangan bertambah, fasilitas lebih tertata, kader punya tempat berkumpul, dan agenda organisasi tentu diharapkan semakin produktif.
Tetapi dalam politik, gedung yang megah tentu belum cukup.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah partai bukan hanya seberapa bagus kantor yang dimiliki, melainkan seberapa besar keberadaannya bisa dirasakan masyarakat.
Pesan itulah yang mengemuka saat Gedung Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPTW PKS) Sumatera Utara di Jalan Kenanga, Medan, resmi digunakan, Minggu (30/8/2026).
Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam rangkaian syukuran. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas kehadiran kantor baru tersebut.
Dari panggung peresmian, satu kata cukup sering terdengar: kolaborasi.
Bobby menilai kehadiran gedung baru PKS Sumut, khususnya dengan fasilitas ruang kaderisasi, menunjukkan pengelolaan organisasi yang semakin terstruktur.
Namun, kalau boleh sedikit bercanda, gedung baru tentu bukan sekadar soal mengganti papan nama atau menambah ruangan.
Kantornya boleh baru, tetapi pekerjaan rumah masyarakat tetap sama.
Bobby: Pemerintah Terbuka Dikritik
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sumut dan PKS dalam mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia bahkan membuka ruang bagi PKS untuk memberikan masukan, kritik maupun usulan kegiatan yang dapat dilakukan bersama.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menerima masukan, kritikan, maupun usulan kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Cita-cita kita menjadikan Provinsi Sumatera Utara yang diberkahi Allah SWT bisa benar-benar terwujud melalui kerja dan kolaborasi bersama,” ujar Bobby.
Pernyataan tersebut tentu menarik.
Sebab kritik dalam politik sering kali menjadi barang yang unik. Ketika berada di luar pemerintahan, kritik terdengar sangat penting. Tetapi ketika sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan, kritik kadang berubah menjadi sesuatu yang harus dijelaskan panjang lebar.
Karena itu, kalau pintu kritik benar-benar dibuka, masyarakat tentu berharap pintunya tidak hanya terbuka saat peresmian.
Lebih penting lagi, kritik yang masuk jangan hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti.
Presiden PKS: Pemimpin Harus Membebaskan Rakyat dari Lapar dan Takut
Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf membawa pesan yang lebih mendasar mengenai kepemimpinan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pelayanan publik dan kepemimpinan pada dasarnya memiliki dua tujuan utama: menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memberikan rasa aman.
“Rahasia pelayanan publik dan kepemimpinan itu diringkas hanya dalam dua kata, yaitu membebaskan rakyat dari rasa lapar dan melindungi mereka dari rasa ketakutan. Siapa manusia yang paling berpengaruh untuk menurunkan rahmat itu? Pemimpin, utamanya eksekutif,” ucap Almuzzammil Yusuf.
Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup berat untuk diwujudkan.
Karena membebaskan rakyat dari lapar tidak cukup dengan pidato tentang pertumbuhan ekonomi.
Begitu pula memberikan rasa aman bukan sekadar soal menghadirkan aparat ketika masalah sudah terjadi.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang layak, infrastruktur yang memadai, serta kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi persoalan.
Jadi, kalau diterjemahkan ke bahasa politik sehari-hari, tugasnya kira-kira begini:
rakyat jangan dibuat lapar, jangan dibuat takut, dan jangan pula dibuat lelah menunggu pelayanan.
Kantor Baru, Pusat Kaderisasi dan Pelayanan
Ketua DPW PKS Sumut Andy Pranata berharap kantor baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas seluruh pengurus dan kader.
Gedung tersebut juga diharapkan menjadi pusat penguatan kaderisasi sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik di Sumatera Utara.
Harapan ini menempatkan kantor partai pada fungsi yang lebih luas.
Bukan hanya tempat rapat pengurus, menyusun agenda politik, atau mempersiapkan kegiatan partai, tetapi juga menjadi ruang interaksi dengan masyarakat.
Dan di sinilah tantangannya.
Sebuah kantor partai boleh memiliki ruang rapat yang nyaman dan ruang kaderisasi yang representatif.
Namun masyarakat pada akhirnya akan menilai dari apa yang keluar dari gedung tersebut.
Apakah lahir gagasan pembangunan?
Apakah ada advokasi terhadap persoalan warga?
Apakah kader turun membantu masyarakat?
Apakah kritik terhadap pemerintah disampaikan secara konstruktif?
Dan yang paling penting, apakah kolaborasi politik benar-benar menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan?
Kolaborasi Jangan Berhenti di Foto Bersama
Peresmian kantor DPTW PKS Sumut memperlihatkan adanya ruang komunikasi antara partai politik dan pemerintah daerah.
Ini merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Partai politik memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan publik.
Jika keduanya mampu bekerja secara konstruktif, masyarakat tentu yang mendapatkan manfaat.
Tetapi kolaborasi juga membutuhkan batas yang sehat.
Sebab kolaborasi bukan berarti kritik harus hilang.
Justru partai politik yang mendukung pemerintah tetap perlu menjalankan fungsi kontrol, sementara pemerintah harus mampu menerima kritik tanpa menganggapnya sebagai gangguan.
Dengan demikian, kantor baru PKS Sumut bukan hanya diharapkan menjadi simbol bertambahnya fasilitas organisasi, tetapi juga menjadi tempat lahirnya gagasan dan kerja nyata.
Sebab gedung bisa diresmikan dalam satu hari.
Papan nama bisa dipasang dalam beberapa jam.
Foto bersama juga selesai dalam hitungan menit.
Tetapi membebaskan masyarakat dari lapar, takut, dan kesulitan pelayanan publik membutuhkan kerja yang jauh lebih panjang.
Di situlah kolaborasi antara PKS dan Pemprov Sumut akan benar-benar diuji.
Bukan ketika kamera menyala saat peresmian.
Melainkan ketika kamera sudah dimatikan, spanduk diturunkan, kursi dirapikan, dan masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, kantor baru adalah alamat baru. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil baru.(***)
