Kejar SAKIP BB, Pemprov Sumut Minta OPD Jangan Cuma Rajin Bikin Laporan
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memasang target baru dalam urusan akuntabilitas kinerja. Tahun 2026, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditargetkan naik menjadi BB.
Target itu bukan sekadar mengganti huruf di atas kertas. Pemprov Sumut juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki kinerja dan akuntabilitas secara terukur serta berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan target tersebut saat memimpin rapat Akselerasi Peningkatan SAKIP Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026).
Surya bahkan sudah memasang target berjenjang. Untuk 2026-2027, Pemprov Sumut membidik predikat BB, kemudian meningkat menjadi A pada 2028-2029.
“Saya minta 2026-2027 harus meningkat menjadi BB, 2028-2029 jadi A, kita harus punya target, kalau tidak ini akan mandek terus di situ-situ saja,” kata Surya.
Target tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi OPD. Sebab, berdasarkan capaian 2025, SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B.
Di tingkat perangkat daerah, sebenarnya sudah ada sejumlah OPD yang menunjukkan capaian lebih tinggi. Tiga OPD tercatat memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat.
Kemudian tujuh OPD berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD. Sebanyak 16 OPD berada pada predikat BB, sedangkan enam OPD masih berada pada predikat B.
Artinya, persoalan bukan semata-mata tidak ada contoh. Contohnya sudah ada di dalam rumah sendiri.
Tinggal bagaimana capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka yang terlihat manis ketika dievaluasi, sementara pekerjaan rumah di belakangnya masih menumpuk.
Surya meminta seluruh OPD lebih serius memperbaiki kinerja dan akuntabilitas. Salah satu langkah yang ditekankan adalah mempercepat tindak lanjut rekomendasi Inspektorat.
“Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa SAKIP bukan sekadar urusan administrasi. Di balik indikator dan dokumen penilaian terdapat pertanyaan yang lebih sederhana: apa yang dikerjakan pemerintah, apa hasilnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Sebab, kalau kinerja hanya sibuk mengejar dokumen, sementara masyarakat masih bertanya hasilnya apa, maka yang meningkat bisa jadi bukan akuntabilitas, melainkan ketebalan berkas.
Belajar dari Daerah Lain
Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan nilai SAKIP.
Langkah tersebut mencakup percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian, penentuan PIC atau penanggung jawab, hingga membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun sistem yang dinilai dapat mendukung kebutuhan akuntabilitas dan kinerja Pemprov Sumut.
“Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai,” kata Sulaiman.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan SAKIP tidak cukup dilakukan menjelang penilaian. Perbaikan harus masuk ke dalam cara OPD merencanakan program, menggunakan anggaran, menjalankan kegiatan, mengukur hasil, serta mempertanggungjawabkan capaian.
Target BB pada 2026 akhirnya bukan sekadar soal mengejar satu tingkat predikat. Yang lebih penting adalah memastikan setiap OPD memahami bahwa akuntabilitas bukan hiasan laporan tahunan.
Karena masyarakat tidak makan predikat SAKIP. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang bekerja, program yang tepat sasaran, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil pembangunan yang bisa dirasakan.
Kalau semua itu berjalan, predikat tentu mengikuti.
Kalau tidak, jangan sampai pemerintah sibuk mengejar huruf B, BB, atau A, sementara publik masih sibuk mencari jawab atas pertanyaan klasik: “hasilnya untuk kami apa?”(***)
