Bagi sebagian mahasiswa, gedung DPRD mungkin selama ini hanya dikenal lewat layar televisi, media sosial, atau berita tentang rapat yang berlangsung hingga larut malam. Padahal, di balik ruang sidang yang terlihat formal, ada proses panjang yang menentukan banyak kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Itulah yang ingin diperkenalkan DPRD Kota Medan kepada mahasiswa Ikatan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan Parliament Tour yang digelar pada Senin (20 April 2026). Kali ini, teori yang biasanya dipelajari di ruang kuliah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan praktik di lapangan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan dan dibuka oleh Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, S.S., M.H. Turut hadir Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan yang diwakili Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Andres Willy Simanjuntak, S.H., M.H.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa diperkenalkan dengan tiga fungsi utama DPRD yang sering disebut tri fungsi dewan: membentuk peraturan daerah, menyusun dan mengawasi anggaran, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tiga fungsi yang terdengar sederhana, tetapi di baliknya ada proses diskusi, negosiasi, hingga perdebatan yang tidak jarang berlangsung cukup panjang.
Yang menarik, mahasiswa tidak hanya mendengarkan paparan materi. Mereka juga diajak berkeliling melihat ruang-ruang alat kelengkapan DPRD hingga memasuki Ruang Rapat Paripurna. Bahkan, mereka mencoba simulasi sidang paripurna, meski kali ini tanpa interupsi yang biasanya membuat suasana rapat mendadak lebih hidup.
Barangkali setelah simulasi itu, sebagian mahasiswa mulai menyadari bahwa menjadi anggota dewan tidak cukup hanya pandai berbicara. Lebih dari itu, dibutuhkan kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, menyerap aspirasi masyarakat, dan tentu saja… tahan mengikuti rapat yang kadang berlangsung lebih lama daripada durasi satu semester mata kuliah.
Kegiatan seperti ini penting karena politik yang sehat lahir dari masyarakat yang memahami cara kerja lembaga demokrasi. Kritik tentu tetap diperlukan, tetapi kritik akan jauh lebih berkualitas jika dibangun di atas pengetahuan, bukan sekadar asumsi atau potongan video berdurasi satu menit di media sosial.
Parliament Tour juga menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan legislatif. Sebab demokrasi bukan hanya soal memilih wakil rakyat setiap lima tahun sekali, tetapi juga tentang keberanian masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami, mengawasi, dan ikut memberi masukan terhadap proses pengambilan kebijakan.
Harapannya, setelah pulang dari gedung DPRD, para mahasiswa tidak hanya membawa foto di ruang paripurna atau pengalaman duduk di kursi anggota dewan. Yang lebih penting, mereka membawa pemahaman bahwa politik tidak selalu identik dengan konflik dan perebutan kekuasaan. Politik juga merupakan seni mengelola kepentingan publik demi menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena pada akhirnya, demokrasi tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan status panjang di media sosial. Ia membutuhkan warga yang mau belajar, bertanya, berdiskusi, dan terlibat. Kalau Parliament Tour berhasil menumbuhkan semangat itu, maka kunjungan tersebut bukan sekadar wisata ke gedung DPRD, melainkan investasi bagi lahirnya generasi yang lebih melek politik dan lebih peduli terhadap masa depan daerahnya.(***)
