Pemko Medan Bicara Integritas, OPD Diminta Jangan Lagi Menunggu Warga Mengeluh
MEDAN – Kata integritas kembali terdengar cukup nyaring di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Kali ini bukan sekadar jargon dalam rapat, tetapi dibarengi pesan agar organisasi perangkat daerah (OPD) segera membereskan pekerjaan yang belum tuntas dan memperbaiki persoalan yang masih ditemukan.
Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap bahkan meminta jajaran OPD tidak menjadikan rapat sebagai tempat menyimpan catatan masalah. Setelah rapat selesai, pekerjaan rumah harus ikut dibawa pulang untuk diselesaikan.
Pesan itu disampaikan Zakiyuddin usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/9/2026).
“Seluruh dinas agar menindaklanjuti arahan yang disampaikan pihak KPK RI dalam Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dan segera menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, atau jika ada masalah segera perbaiki dan jangan diulangi,” tegas Zakiyuddin.
Rapat tersebut dihadiri Pj. Sekda Medan Erfin Fachrurrazi yang juga menjabat Inspektur Kota Medan, para asisten, kepala dinas, kepala bagian hingga seluruh camat.
Zakiyuddin meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan Sekda agar setiap pekerjaan dan tindak lanjut berjalan sesuai aturan.
Integritas Jangan Berhenti di Ruang Rapat
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin, penguatan tata kelola juga diarahkan pada pelayanan publik.
Zakiyuddin mengingatkan, memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi bukanlah hadiah dari pemerintah kepada warga. Itu memang kewajiban pemerintah.
“Memang kewajiban kita dari Pemerintah Kota Medan untuk selalu memudahkan masyarakat di dalam administrasi. Banyak masyarakat sampai detik ini masih mengeluh kalau dalam pengurusan administrasi dengan Pemerintah Kota Medan,” katanya.
Kalimat tersebut menjadi semacam tamparan halus: kalau warga masih harus mengeluh untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi haknya, berarti ada pekerjaan rumah yang belum selesai.
Begitu pula dengan urusan lampu jalan.
Zakiyuddin menilai pemerintah seharusnya bergerak proaktif. Jangan sampai lampu jalan baru dianggap masalah setelah warga membuat laporan.
“Lampu jalan itu memang kewajiban kita membenahinya. Nggak pun dia melapor, ya memang harus dibenahi,” ujarnya.
Sederhana sebenarnya. Lampu mati terlihat mata, bukan membutuhkan rapat koordinasi tiga jilid untuk menyadarinya.
Jangan Sampai Anggaran PU Keburu Pindah
Zakiyuddin juga menyoroti percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan saluran air di kawasan Jalan Letda Sujono.
Kementerian Pekerjaan Umum disebut telah menyiapkan anggaran pembangunan riol sepanjang hampir satu kilometer. Sementara Pemko Medan juga telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan yang diperlukan bagi area resapan air.
Masalahnya kini tinggal satu: jangan terlalu lama mengurus administrasinya.
Zakiyuddin meminta pembayaran dan pembebasan lahan segera dituntaskan agar rencana pembangunan tidak kehilangan momentum.
Sebab, kalau pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran tetapi daerah masih sibuk mengurus tahap administrasi, bukan mustahil kesempatan tersebut lewat begitu saja.
“Jangan sampai nanti Kementerian PU pun terakhir tidak mau lagi atau anggarannya dialihkan ke tempat yang lain. Kita harus cepat jemput bolanya,” kata Zakiyuddin.
Ia memastikan anggaran pembebasan lahan dari Pemko Medan sudah tersedia.
“Uangnya sudah ada. Tinggal pembebasannya,” katanya.
Pembebasan lahan ditargetkan selesai bulan ini sehingga pekerjaan fisik dapat diajukan untuk dilaksanakan tahun depan.
Proyek tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, terutama di sekitar ujung tol.
Dengan kondisi banjir yang selama ini menjadi persoalan warga, tentu yang dibutuhkan bukan sekadar wacana, melainkan saluran yang benar-benar dibangun dan berfungsi.
Tujuh Komitmen, Saatnya Dibuktikan
Rapat penguatan integritas tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Medan dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Komitmen ditandatangani Pj. Sekda, seluruh kepala perangkat daerah, camat dan kepala bagian Sekretariat Daerah Kota Medan.
Ada tujuh komitmen utama yang disepakati.
Pertama, memastikan perencanaan dan penganggaran dilakukan transparan, berbasis data dan regulasi, sesuai prioritas pembangunan serta terdokumentasi dalam SIPD RI. Prosesnya juga harus bebas dari intervensi tidak sah dan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kedua, setiap program, kegiatan, belanja dan perubahan APBD harus memiliki dasar perencanaan, indikator kinerja, standar harga yang wajar serta manfaat yang jelas bagi masyarakat. Anggaran yang tidak efektif, tidak efisien atau tidak sesuai ketentuan harus dikoreksi.
Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan serta kriteria objektif, dapat diverifikasi hingga penerima manfaat dan bebas konflik kepentingan maupun praktik pemahalan harga.
Keempat, proses pengadaan barang dan jasa harus bersih dari pengaturan pemenang, pengondisian penyedia, pemecahan paket, pengaturan spesifikasi dan harga, benturan kepentingan, suap, gratifikasi maupun imbalan tidak sah.
Kelima, setiap temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK, BPKP, APIP, KPK, Kemendagri serta lembaga pengawasan lainnya wajib ditindaklanjuti tepat waktu, terukur, terdokumentasi dan dapat diverifikasi.
Keenam, Pemko Medan mendukung APIP menjalankan pengawasan berbasis risiko secara independen, termasuk melakukan reviu terhadap perencanaan, penganggaran dan pengadaan yang terindikasi melanggar aturan atau berpotensi menimbulkan kecurangan maupun kerugian keuangan daerah.
Ketujuh, setiap tindakan korektif dan tindak lanjut komitmen tersebut dilaporkan setiap bulan kepada Wali Kota Medan untuk diteruskan kepada KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP.
Tujuh poin tersebut tentu terdengar ideal di atas kertas.
Namun ukuran sebenarnya bukan pada berapa banyak komitmen yang ditandatangani, melainkan berapa banyak persoalan yang benar-benar selesai setelah tinta tanda tangan mengering.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar pandai membuat komitmen. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, pembangunan yang berjalan, anggaran yang tepat sasaran, serta tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau semua itu bisa diwujudkan, barulah kata integritas tidak sekadar menjadi penghuni tetap ruang rapat Pemko Medan.(***)
