Ijazah Tak Lagi Jadi Sandera, Program Tebus Ijazah Rico Waas Sudah Bantu 278 Siswa

Ijazah Tak Lagi Jadi Sandera, Program Tebus Ijazah Rico Waas Sudah Bantu 278 Siswa

MEDAN – Lulus sekolah mestinya menjadi momen bahagia. Seragam boleh dilepas, buku pelajaran boleh disimpan, dan ijazah seharusnya sudah berada di tangan sebagai tanda bahwa perjuangan bertahun-tahun akhirnya selesai.

Namun bagi sebagian siswa di Kota Medan, cerita itu ternyata belum sepenuhnya selesai.

Mereka memang sudah dinyatakan lulus, tetapi ijazah masih tertahan di sekolah karena persoalan tunggakan biaya pendidikan yang belum mampu dibayar keluarga.

Kondisi tersebut kemudian direspons Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Program Tebus Ijazah, salah satu program Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Jumat 18 September 2026.

Program ini menyasar peserta didik maupun alumni jenjang SD dan SMP/MTs yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum dapat mengambil ijazah karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan menunjukkan, program tersebut pada 2026 menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan.

Hingga saat ini, 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan tunggakan yang selama ini membuat ijazah mereka belum bisa dibawa pulang.

Artinya, dari target 1.000 penerima, masih ada 722 siswa yang diharapkan dapat tersentuh program tersebut hingga akhir tahun.

Lulus, Tapi Ijazah Masih di Sekolah

Program Tebus Ijazah pada dasarnya mencoba menyelesaikan persoalan yang cukup sederhana tetapi dampaknya tidak sederhana.

Seorang anak sudah menyelesaikan pendidikan. Nilai sudah keluar. Status kelulusan sudah jelas. Namun dokumen yang menjadi bukti kelulusan masih tertahan karena persoalan biaya.

Di titik inilah bantuan pemerintah menjadi penting.

Rico Waas sebelumnya menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk membantu siswa maupun alumni yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh kembali ijazah mereka.

Bantuan diberikan berdasarkan data serta bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah.

Biaya yang dibayarkan mencakup SPP dan biaya pendidikan lainnya, dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta per siswa.

Penerimanya meliputi lulusan SD, SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga tidak mampu.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan tidak diberikan sekadar berdasarkan cerita, tetapi mengacu pada data tunggakan yang diverifikasi melalui sekolah.

Target 1.000, Baru 278 yang Pulang Membawa Ijazah

Sampai saat ini program masih berjalan.

Sebanyak 278 siswa sudah mendapatkan bantuan, sementara Pemko Medan masih mengejar target 1.000 penerima pada 2026.

Masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar: 722 siswa lagi.

Di atas kertas, angka itu memang terlihat seperti statistik. Tetapi di balik setiap angka ada anak yang membutuhkan ijazahnya untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, mengikuti proses administrasi, atau sekadar menyimpan bukti bahwa dirinya pernah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya bisa dihitung dari berapa rupiah yang dibayarkan pemerintah.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak ijazah yang akhirnya benar-benar berpindah dari lemari sekolah ke tangan pemiliknya.

Sebab ijazah bukan sekadar selembar kertas.

Bagi seorang anak dari keluarga kurang mampu, ijazah bisa menjadi tiket untuk melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, mengikuti pelatihan, atau membuka kesempatan baru yang sebelumnya terasa tertutup.

Dan kalau memang sudah lulus, rasanya cukup adil jika anak tersebut boleh membawa pulang bukti kelulusannya.

Jangan sampai sekolah sudah selesai, tetapi urusan ijazah malah seperti bab tambahan yang tak kunjung tamat.

Melalui Program Tebus Ijazah, Pemko Medan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan. Targetnya jelas: 1.000 siswa penerima bantuan pada 2026.

Kini tinggal memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau seluruh siswa yang memang membutuhkan.

Karena bagi mereka, mendapatkan ijazah bukan soal menang atau kalah dalam sebuah program pemerintah.

Mereka hanya ingin membawa pulang sesuatu yang memang sudah menjadi hak mereka setelah menyelesaikan pendidikan.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *