Pemprov Sumut, ESDM dan PLN Kejar Listrik 100 Persen: Jangan Sampai Administrasi Jadi Penghambat
MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumut memperkuat sinergi untuk menuntaskan program Listrik Perdesaan (Lisdes).
Program tersebut diarahkan untuk membuka akses listrik hingga ke wilayah pelosok sekaligus mendorong Rasio Elektrifikasi (RE) Sumut mencapai 100 persen.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes, Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan yang berlangsung di Aula Kantor PLN UID Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu (7/10/2026).
Forum yang digelar selama dua hari tersebut melibatkan perwakilan 33 kabupaten/kota se-Sumut bersama sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta ATR/BPN.
Listrik Bukan Sekadar Lampu Menyala
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menegaskan, akses listrik tidak boleh dipandang sebatas urusan penerangan rumah warga.
Menurutnya, listrik merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi, mendukung pendidikan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat,” tegas Timur Tumanggor.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya mempercepat Lisdes. Sebab, bagi warga di pelosok, persoalan listrik bukan sekadar soal kabel dan tiang. Ketika listrik belum masuk, berbagai aktivitas ekonomi dan sosial juga ikut terbatas.
Jangan sampai listrik sudah siap mengalir, tetapi dokumennya masih sibuk berpindah dari satu meja ke meja lain. Lampu boleh menunggu, tetapi kebutuhan masyarakat tentu tidak.
Timur mengungkapkan, saat ini terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang telah masuk ke Dinas ESDM Sumut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 lokasi berada di lima kabupaten prioritas, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal (Madina).
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum coaching clinic yang digelar selama kegiatan untuk mengurai berbagai persoalan, khususnya terkait perizinan.
Dengan demikian, lokasi-lokasi yang telah diusulkan dapat direalisasikan pembangunan akses listriknya pada 2027.
RE Sumut 99,86 Persen, Tinggal Menuntaskan yang Belum Terjangkau
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan, Rasio Elektrifikasi Sumut saat ini telah mencapai 99,86 persen.
Angka tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat Sumut telah menikmati akses listrik. Namun, pekerjaan rumah masih tersisa untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis maupun administratif memiliki tantangan lebih besar.
Penuntasan akses listrik tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional untuk mengejar target RE 100 persen pada 2029.
“Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual,” ujar Feby.
Menurut Feby, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan infrastruktur jalan, kepastian data koordinat lokasi, penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, hingga sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi penting agar pembangunan jaringan distribusi tidak tersendat akibat persoalan lahan maupun ganti rugi.
Artinya, mengejar elektrifikasi 100 persen bukan hanya soal seberapa cepat PLN membangun jaringan. Data harus tepat, jalur harus jelas, izin harus beres, dan masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman yang sama.
PLN Siap Eksekusi, Pemda Diminta Kawal di Lapangan
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumut Rizky Mochamad memastikan PLN siap mengeksekusi pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan.
Namun, menurutnya, kelancaran pembangunan sangat bergantung pada kepastian perizinan dan aksesibilitas menuju lokasi.
“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial,” pungkas Rizky.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan Lisdes tidak cukup diukur dari jumlah tiang yang berdiri atau panjang jaringan yang terpasang.
Ukuran akhirnya tetap sederhana: berapa banyak rumah dan masyarakat yang benar-benar menikmati listrik.
Dengan RE Sumut yang telah mencapai 99,86 persen, pekerjaan menuju angka 100 persen memang tinggal menyelesaikan bagian yang paling sulit dijangkau. Karena itu, sinergi antara Pemprov Sumut, Kementerian ESDM, PLN, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait menjadi kunci agar target tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam laporan.
Sebab bagi masyarakat di pelosok, listrik 100 persen bukan sekadar statistik. Ketika lampu akhirnya menyala, di situlah pembangunan benar-benar terasa.(***)
