Perkuat Integrasi Layanan Pajak, Kepala Bapenda Medan Paparkan Proyek Perubahan eLoket Pajak
MEDAN — Urusan pajak di era digital perlahan bergeser dari sekadar persoalan membayar kewajiban menjadi bagaimana pemerintah menyediakan layanan yang cepat, mudah, terintegrasi dan transparan.
Perubahan itulah yang coba didorong Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian, S.STP., M.Si., melalui proyek perubahan eLoket Pajak. Agha secara resmi memaparkan Laporan Akhir Proyek Perubahan tersebut dalam Seminar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Ruang Seminar BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu (23/9/2026).
Proyek perubahan eLoket Pajak menjadi bagian dari gagasan untuk memperkuat integrasi layanan perpajakan daerah sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang semakin terbiasa dengan pelayanan berbasis teknologi.
Bagi pemerintah daerah, digitalisasi bukan sekadar mengganti loket fisik dengan layar komputer.
Lebih jauh, digitalisasi diharapkan mampu membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien, data lebih terintegrasi, informasi lebih mudah diakses, dan pengelolaan perpajakan semakin akuntabel.
Dari Loket Fisik Menuju Layanan Terintegrasi
Selama ini, istilah “loket” identik dengan meja, kursi, antrean dan warga yang menunggu giliran.
Di zaman sekarang, antrean semestinya tidak selalu harus terlihat dalam bentuk barisan manusia.
Melalui eLoket Pajak, Bapenda Medan mendorong konsep pelayanan yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan.
Konsep tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan penerimaan daerah.
Sebab, semakin mudah masyarakat memperoleh informasi dan melakukan proses perpajakan, semakin kecil pula ruang bagi alasan klasik seperti “tidak tahu caranya”, “tidak tahu harus ke mana”, atau “nanti saja kalau sempat”.
Digitalisasi dan Kemandirian Fiskal
Dari perspektif ekonomi daerah, proyek perubahan ini memiliki kaitan erat dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal Kota Medan.
Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pengelolaan pajak tidak hanya berbicara mengenai bagaimana pemerintah menagih kewajiban, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem pelayanan yang mendorong kepatuhan masyarakat.
Di sinilah teknologi memiliki peran strategis.
Data yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sementara layanan yang lebih mudah diakses dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak.
Dengan kata lain, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan “ayo bayar pajak”.
Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan jawaban atas pertanyaan berikutnya: “Bayarnya bagaimana, informasinya di mana dan prosesnya semudah apa?”
eLoket Pajak diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Proyek Perubahan Jangan Berhenti di Ruang Seminar
Yang menarik dari proyek perubahan dalam PKN bukan hanya bagaimana sebuah gagasan dipresentasikan di hadapan penguji.
Tantangan sebenarnya adalah bagaimana gagasan tersebut diterapkan setelah peserta kembali ke lingkungan kerjanya.
Sebab proyek perubahan yang berhenti di ruang seminar hanya akan menjadi dokumen yang rapi.
Sementara proyek perubahan yang benar-benar diterapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Bagi Bapenda Medan, implementasi eLoket Pajak diharapkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan perpajakan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Bapenda Medan melalui proyek tersebut juga menunjukkan bahwa kepemimpinan birokrasi tidak cukup hanya berbicara tentang bagaimana organisasi bekerja hari ini.
Pemimpin dituntut mampu membaca bagaimana pelayanan publik harus bekerja besok.
Dan ketika masyarakat sudah terbiasa memesan makanan, berbelanja, melakukan pembayaran hingga mengurus berbagai kebutuhan melalui telepon genggam, pelayanan pajak pun dituntut ikut beradaptasi.
Pada akhirnya, keberhasilan eLoket Pajak bukan sekadar soal apakah sistemnya berhasil dibuat.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan pelayanan, lebih cepat menyelesaikan kewajiban, dan lebih percaya terhadap pengelolaan pajak daerah.
Karena kalau teknologi sudah canggih tetapi warga masih bingung mencari loketnya, berarti yang berubah baru namanya.
Loketnya sudah elektronik, tetapi jangan sampai pelayanannya masih “manual”.(***)
