Rp489 Miliar untuk 21 Daerah Irigasi: Jangan Sampai Sawah Cuma Produktif di Atas Kertas
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menghidupkan harapan dari saluran-saluran irigasi yang selama ini mungkin lebih akrab dengan lumpur, rumput liar, dan menunggu perhatian pemerintah daripada dengan tanaman padi.
Pada 2026, Pemprov Sumut menargetkan optimalisasi 21 daerah irigasi dengan tambahan sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif. Anggaran yang diusulkan pun tidak kecil, yakni sekitar Rp489 miliar.
Targetnya cukup menarik: dari sekitar 36.000 hektare lahan pertanian produktif saat ini, luas tersebut diharapkan meningkat menjadi sekitar 41.000 hektare.
Kalau targetnya tercapai, tentu kabar baik.
Tapi seperti biasa, di dunia pembangunan, angka target punya satu kelemahan: ia sangat mudah ditulis di atas kertas, sementara membuatnya benar-benar tumbuh di sawah membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih keras.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan menyampaikan target tersebut dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/8/2026).
“Kita mengusulkan anggaran Rp489 miliar, kita sudah bisa menata, tahun ini kita menangani 21 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 hektare, bertambah 5.050 hektare lagi,” kata Gibson.
Potensi 100 Ribu Hektare, Baru 36 Ribu yang Produktif
Persoalannya ternyata bukan karena Sumut kekurangan lahan.
Potensi irigasi permukaan maupun rawa di Sumut disebut mencapai lebih dari 100.000 hektare. Namun yang selama ini benar-benar dikelola secara produktif oleh masyarakat baru sekitar 36.000 hektare, atau kurang lebih 30 persen.
Artinya, masih ada potensi lahan yang cukup luas yang belum memberikan hasil maksimal.
Di sinilah irigasi menjadi penting.
Sebab sawah tanpa air yang teratur ibarat warung tanpa pembeli: ada tempatnya, ada potensinya, tetapi sulit berharap hasil maksimal.
Pemerintah tentu tidak cukup hanya membangun bendung, memperbaiki saluran, lalu menganggap urusan selesai. Setelah air mengalir, harus ada lahan yang benar-benar ditanami, petani yang mampu mengelolanya, produktivitas yang meningkat, serta hasil pertanian yang mempunyai pasar.
Kalau tidak, saluran irigasinya bagus, tetapi sawahnya tetap saja termenung.
21 Daerah Irigasi Jadi Sasaran
Program optimalisasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Sumut.
Di Langkat, misalnya, Pemprov melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pada DI Secanggang di Batang Serangan. Sementara di Kota Padangsidimpuan dilakukan peningkatan DI Batunadua.
Kemudian terdapat rehabilitasi saluran dan bangunan pembawa pada DI Sipirok, Tapanuli Selatan, serta rehabilitasi Bendung III DI Padang Garugur Kiri/Kanan di Padanglawas Utara.
Di kawasan dataran tinggi, peningkatan jaringan irigasi permukaan dilakukan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo.
Sementara itu, DI Aek Sibundong di Humbang Hasundutan mendapat peningkatan saluran. Di Tapanuli Utara terdapat pembangunan Bendung DI Aek Sarula serta rehabilitasi saluran DI Simok-Mok.
Jaringan irigasi permukaan di Serdangbedagai juga masuk program rehabilitasi.
Tak berhenti di sana, sejumlah daerah irigasi di Simalungun mendapatkan peningkatan dan rehabilitasi saluran. Di Batubara, rehabilitasi bendung menyasar DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong, dan DI Tanjung Muda.
Sementara di Asahan dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan DI Serbangan, dan di Mandailing Natal terdapat rehabilitasi saluran DI Roburan Maga.
Daftarnya panjang.
Dan mudah-mudahan setelah proyeknya selesai, daftar manfaatnya juga panjang.
Sudah Berkontrak, Tinggal Membuktikan
Gibson menyebut program-program irigasi tersebut rata-rata sudah berkontrak dan segera dilaksanakan.
Kalimat “segera dilaksanakan” tentu menjadi bagian yang paling ditunggu petani.
Sebab bagi masyarakat, proyek bukan sekadar soal berapa miliaran rupiah yang dianggarkan atau berapa banyak daerah irigasi yang tercantum dalam dokumen. Ukurannya jauh lebih sederhana: air mengalir atau tidak, sawah bisa ditanami atau tidak, dan hasil panen meningkat atau tidak.
Itulah ujian sebenarnya.
Rp489 miliar bukan angka kecil. Karena itu, publik tentu layak berharap setiap rupiah benar-benar diterjemahkan menjadi saluran yang berfungsi, bendung yang kokoh, jaringan yang terawat dan lahan yang produktif.
Jangan sampai nanti laporan pemerintah berbicara tentang ribuan hektare yang “sudah ditingkatkan”, sementara petani masih sibuk mencari air untuk mengairi sawah.
Jangan Produktif di Laporan Saja
Target tambahan 5.050 hektare tentu patut diapresiasi. Jika berhasil, luas lahan produktif Sumut bisa mencapai sekitar 41.000 hektare.
Tetapi pekerjaan pemerintah sebenarnya belum selesai ketika saluran selesai dibangun.
Justru di situlah babak berikutnya dimulai.
Petani membutuhkan kepastian air, pendampingan, akses pupuk dan sarana produksi, teknologi pertanian, harga jual yang masuk akal, serta pasar yang mampu menyerap hasil panen.
Karena membangun irigasi tanpa memastikan petani mendapatkan keuntungan dari lahan yang diairi sama saja seperti memasang keran besar tetapi lupa menanyakan siapa yang akan minum.
Maka publik boleh berharap program 21 daerah irigasi ini benar-benar menjadi pintu masuk bagi peningkatan produksi pertanian Sumut.
Bukan hanya 5.050 hektare tambahan di atas dokumen, tetapi 5.050 hektare yang benar-benar menghasilkan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan irigasi bukan diukur dari panjangnya saluran beton atau besarnya anggaran proyek.
Keberhasilannya terlihat ketika air sampai ke sawah, tanaman tumbuh, panen meningkat, dan petani pulang membawa hasil yang lebih baik.
Kalau itu yang terjadi, barulah Rp489 miliar benar-benar terasa sampai ke pematang sawah.
Kalau mau dibuat lebih tajam, pilih: “satire proyek Rp489 miliar”, “fokus nasib petani”, atau “kritik target 41 ribu hektare”.(***)
