Rupanya Kritik Juga Bisa Kehilangan Sinyal
Di era digital, kritik memang tidak lagi harus menunggu koran terbit pagi-pagi. Cukup punya telepon genggam, kuota internet, dan sedikit keberanian.
Satu kritik bisa menyebar lebih cepat daripada surat undangan rapat.
Namun kemudian muncul pertanyaan: seberapa jauh kritik boleh berjalan sebelum dianggap mengganggu ketertiban?
Ini persoalan klasik.
Pemerintah tentu punya kewajiban menjaga ruang digital dari hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan berbagai konten yang memang berbahaya.
Tetapi kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah persoalan lain.
Sebab pemerintah yang tidak pernah dikritik bukan berarti pemerintahnya selalu benar. Bisa saja masyarakatnya sudah malas bicara.
Bedanya tipis, tetapi akibatnya jauh.
Kalau kritik yang argumentatif ikut disingkirkan hanya karena tidak enak didengar, maka ruang publik perlahan berubah menjadi ruang tunggu.
Semua duduk manis.
Semua tersenyum.
Semua bilang, “Setuju, Pak.”
Lalu negara bertanya, “Mengapa tidak ada yang mengkritik?”
Masyarakat menjawab dari dalam hati, “Karena kemarin yang kritik hilang.”
Tentu ini satire. Tetapi justru satire sering muncul ketika sesuatu terasa terlalu serius untuk ditertawakan secara langsung.
Pemerintah membutuhkan kritik. Bukan karena pemerintah lemah, tetapi karena kekuasaan tanpa koreksi sangat mudah merasa dirinya selalu benar.
Dan di zaman media sosial, kritik tidak selalu harus dianggap musuh.
Kadang kritik hanyalah alarm.
Kalau alarm berbunyi, pilihan paling sehat bukan memecahkan alarmnya, tetapi memeriksa apakah memang ada sesuatu yang harus diperbaiki.
