Satyalancana Karya Satya Presiden kepada Kadis Kominfo Medan
MEDAN — Di tengah khidmatnya upacara penurunan Sang Merah Putih, Senin (17/8/2026), ada satu momen yang terasa berbeda di Lapangan Merdeka Medan. Bukan soal siapa yang paling gagah berdiri tegap atau siapa yang paling rapi barisannya, melainkan tentang mereka yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya untuk mengabdi kepada negara.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane S.STP., MAP.
Penghargaan tersebut merupakan anugerah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diserahkan Rico Waas saat bertindak sebagai Inspektur Upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Arrahmaan Pane menerima Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 20 tahun.
Dua puluh tahun.
Angka yang terdengar sederhana ketika ditulis, tetapi cukup panjang jika dijalani. Apalagi kalau selama dua dekade itu harus berhadapan dengan perubahan kebijakan, pergantian pimpinan, tuntutan pekerjaan, rapat yang kadang terasa lebih panjang daripada agenda, sampai urusan administrasi yang seolah punya kemampuan berkembang biak sendiri.
Namun begitulah birokrasi. Ada yang datang untuk bekerja, ada pula yang akhirnya bekerja sambil menjadi saksi perjalanan zaman.
Satyalancana Karya Satya diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta menjalankan pengabdian dengan kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus.
Penghargaan diberikan berdasarkan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
Untuk Arrahmaan Pane, penghargaan itu diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TK/Tahun 2025 tertanggal 11 November 2025.
Dan tentu saja, Arrahmaan bukan satu-satunya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahdarina Harahap, S.STP., M.N., Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat DPRD Medan, juga menerima Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.
Sementara untuk pengabdian 30 tahun, penghargaan diberikan kepada Baginda P. Siregar, S.AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sri Inderarayu, S.S., S.Sos., M.Si., Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah; serta Hendra Ridho Gunawan Siregar, S.AP., M.Si., Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
Untuk masa pengabdian 10 tahun, penghargaan diberikan kepada Arafat Syam, S.STP., Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; dr. Iman Surya, M.Ked., Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Pirngadi; Darmaji Dwi Ilham, S.ST., M.Si., Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPSDM; serta Muhammad Iqbal, S.STP., Lurah Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan.
Bukan Sekadar Pin di Dada
Satyalancana Karya Satya mungkin hanya sebuah tanda kehormatan yang dikenakan di dada. Tetapi di balik pin tersebut terdapat cerita panjang tentang waktu.
Sepuluh tahun berarti cukup lama untuk melihat beberapa kebijakan datang dan pergi.
Dua puluh tahun berarti sudah cukup banyak menyaksikan perubahan wajah pemerintahan.
Sedangkan tiga puluh tahun? Bisa jadi sebagian penerima penghargaan sudah lebih lama mengabdi kepada negara daripada usia sejumlah pegawai baru di kantor mereka.
Itulah mengapa penghargaan tersebut seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai seremoni.
Ia adalah bentuk pengakuan bahwa pekerjaan di pemerintahan juga memiliki proses panjang yang tidak selalu terlihat dari luar.
Sebab masyarakat biasanya melihat hasil akhirnya: pelayanan selesai, dokumen diterbitkan, program berjalan, informasi disampaikan, atau layanan kesehatan diberikan.
Yang jarang terlihat adalah rutinitas panjang di belakangnya.
Mulai dari meja kerja, rapat, disposisi, laporan, koordinasi, hingga tumpukan administrasi yang kadang seakan memiliki kehidupan sendiri.
Karena itu, penghargaan ini menjadi semacam pengingat bahwa pengabdian tidak selalu hadir dalam bentuk heroik. Kadang ia justru hadir dalam bentuk sederhana: datang bekerja, menjalankan tugas, menjaga integritas dan terus melayani meski situasi pemerintahan berubah-ubah.
Kemerdekaan dan Pengabdian
Penyerahan penghargaan pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga terasa tepat.
Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan para pahlawan yang mengangkat senjata. Dalam konteks hari ini, kemerdekaan juga menuntut hadirnya aparatur yang mampu menjalankan negara dengan baik.
Karena negara tanpa birokrasi yang bekerja tentu hanya akan menjadi gagasan besar dengan banyak dokumen.
Dan dokumen, sebagaimana kita tahu, tidak bisa mengurus dirinya sendiri.
Di Lapangan Merdeka Medan, penghargaan itu akhirnya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang lebih luas: menghormati mereka yang telah memberikan sebagian besar waktunya untuk menjalankan tugas negara.
Upacara penurunan bendera berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, anggota DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny. Martinijal Zakiyuddin, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Sang Merah Putih kemudian perlahan diturunkan.
Upacara selesai.
Namun bagi para penerima Satyalancana Karya Satya, perjalanan pengabdian tentu belum berhenti hanya karena sebuah penghargaan telah disematkan.
Sebab pada akhirnya, penghargaan bukanlah garis finis.
Ia lebih tepat disebut sebagai jeda untuk menoleh ke belakang—melihat perjalanan yang sudah dilewati, lalu kembali bekerja.
Karena di dunia birokrasi, jabatan bisa berganti, pimpinan bisa berubah, kebijakan bisa diperbarui.
Tetapi satu hal yang semestinya tidak ikut berubah: semangat untuk tetap mengabdi kepada masyarakat dan negara.(***)
