Sekretariat DPRD Medan Buka Ruang Peningkatan SDM, FISIP Dharmawangsa Sosialisasikan Program RPL
MEDAN — Pengembangan sumber daya manusia aparatur tak cukup hanya mengandalkan pengalaman kerja. Kesempatan meningkatkan pendidikan dan kompetensi juga menjadi bagian penting. Hal itu menjadi salah satu bahasan saat Sekretariat DPRD Kota Medan menerima audiensi dan sosialisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharmawangsa Medan, Rabu (8/7/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Humas DPRD Kota Medan tersebut diterima langsung Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., didampingi para Kepala Bagian serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Medan.
Pertemuan itu tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. FISIP Universitas Dharmawangsa membawa informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027 sekaligus memperkenalkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program RPL menjadi salah satu poin yang menarik karena membuka peluang bagi aparatur pemerintahan untuk melanjutkan pendidikan dengan mempertimbangkan pengalaman dan capaian pembelajaran yang telah dimiliki sebelumnya.
Dengan skema tersebut, pengalaman kerja tidak berhenti sebagai catatan dalam riwayat pekerjaan. Pengalaman dan kompetensi yang sudah diperoleh dapat menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.
Bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, informasi seperti ini menjadi penting di tengah kebutuhan aparatur pemerintahan yang dituntut terus meningkatkan kapasitas. Apalagi, pekerjaan di lingkungan pemerintahan tidak hanya berkutat pada urusan administrasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengikuti perkembangan tata kelola dan pelayanan publik.
Audiensi tersebut sekaligus mempertemukan dunia pendidikan dengan lingkungan pemerintahan. Kampus menyampaikan peluang pendidikan, sementara aparatur mendapat informasi mengenai pilihan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi.
Ujungnya sederhana: kualitas pelayanan publik juga sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang menjalankannya. Karena itu, peningkatan SDM aparatur bukan sekadar mengejar ijazah, melainkan bagaimana pendidikan dan pengalaman kerja bisa berjalan beriringan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.(***)
