Taman Bunganya Indah, Drainasenya Masih Tenggelam: Ketika Harmoni Dijadikan Panggung, Pelayanan Publik Menunggu Giliran
Tidak ada yang salah dengan berbicara soal toleransi.
Tidak ada pula yang keliru ketika Wali Kota Medan mengibaratkan kota ini sebagai taman bunga yang penuh warna. Memang benar, Medan adalah miniatur Indonesia. Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa hidup berdampingan selama puluhan tahun. Kerukunan adalah kekayaan yang patut dijaga.
Namun ada satu pertanyaan sederhana.
Apakah taman itu cukup hanya indah dipandang, sementara tanahnya dibiarkan becek?
Pemerintah kembali berbicara tentang harmoni, indeks toleransi, e-survey, dan pembangunan berbasis data. Semua terdengar akademis. Semua terdengar visioner.
Tetapi warga sehari-hari lebih akrab dengan indeks yang lain.
Indeks jalan berlubang.
Indeks drainase mampet.
Indeks pelayanan yang lambat.
Indeks banjir yang datang tepat waktu.
Masyarakat tentu mendukung survei harmoni. Namun jangan sampai pemerintah lebih rajin mengukur perasaan warga daripada memperbaiki persoalan yang mereka rasakan setiap hari.
Toleransi memang modal sosial.
Tetapi modal sosial tidak akan mengalirkan air ketika saluran drainase tersumbat.
Modal sosial tidak menutup lubang jalan.
Modal sosial tidak mempercepat antrean pelayanan.
Modal sosial juga tidak otomatis membuat kota menjadi nyaman jika tata kelolanya masih tertatih.
Ironisnya, pemerintah sering kali lebih bersemangat menggelar sosialisasi daripada menunjukkan hasil. Seolah-olah setiap persoalan cukup diselesaikan dengan seminar, rapat, survei, dan spanduk.
Padahal masyarakat tidak tinggal di ruang seminar.
Mereka tinggal di lingkungan yang menunggu perubahan nyata.
Kalimat “Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan” memang indah didengar.
Tetapi semboyan itu akan jauh lebih bermakna bila diterjemahkan menjadi pelayanan publik untuk semua.
Transportasi yang nyaman untuk semua.
Ruang terbuka hijau untuk semua.
Jalan yang layak untuk semua.
Drainase yang berfungsi untuk semua.
Keamanan dan kebersihan untuk semua.
Karena bagi warga, toleransi bukan sekadar hidup berdampingan tanpa konflik. Toleransi juga berarti semua warga memperoleh hak yang sama atas pelayanan pemerintah tanpa membedakan siapa mereka.
Survei Indeks Harmoni Indonesia tentu penting sebagai bahan evaluasi.
Tetapi ukuran keberhasilan sebuah kota tidak berhenti pada angka di layar komputer.
Ukurannya ada di lapangan.
Apakah warga merasa hidupnya lebih mudah?
Apakah kota menjadi lebih tertata?
Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah banjir semakin berkurang?
Apakah ruang publik semakin nyaman?
Itulah indeks yang tidak bisa direkayasa oleh presentasi PowerPoint.
Medan sejak dulu dikenal sebagai kota yang mampu hidup dalam keberagaman. Harmoni sosial bukanlah prestasi yang baru ditemukan tahun ini. Ia telah tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang saling menghormati jauh sebelum e-survey diperkenalkan.
Karena itu, tantangan pemerintah hari ini bukan mengajarkan warga cara hidup rukun.
Melainkan membuktikan bahwa pemerintahan juga mampu bekerja rukun dengan kebutuhan rakyat.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai merangkai metafora tentang taman bunga.
Mereka membutuhkan pemerintah yang memastikan taman itu bersih, jalannya mulus, lampunya menyala, sungainya mengalir, dan kotanya benar-benar layak dihuni.
Harmoni yang paling dirasakan rakyat bukanlah ketika survei mencapai target.
Melainkan ketika pelayanan publik akhirnya menyentuh standar yang pantas.(***)
