Badan Gizi Nasional (BGN) patut diapresiasi karena berhasil menciptakan inovasi baru dalam tata kelola proyek negara: membangun dapur bergizi sambil menguji daya tahan lambung para rekanannya sendiri. Sebanyak 97 perusahaan disebut belum menerima pembayaran pekerjaan senilai Rp 1.088 triliun. Sebuah langkah visioner, karena rupanya program makan bergizi tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi eksperimen tentang berapa lama kontraktor bisa bertahan hidup hanya dengan memakan janji.
Para rekanan tentu harus bersyukur. Tidak semua perusahaan mendapat kesempatan langka untuk bekerja di hampir seluruh provinsi Indonesia tanpa kepastian pembayaran.
Nama provinsi juga berderet seperti abjad anak sekolah dari A sampai Z. Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Papua.
Mereka diberi pengalaman nasional yang luar biasa: membangun proyek negara sambil belajar memahami makna kesabaran, keikhlasan, dan tekanan debt collector bank secara bersamaan. Eits jangan lupa kejaran dari para pemasok material dari batu bata, semen, paku, kayu dan pasir dan lainnya.
Dalam dokumen kontrak, sebenarnya tertulis sistem pembayaran tiga termin. DP 20 persen, pembayaran lanjutan saat progres 55 persen, lalu pelunasan ketika pekerjaan selesai. Namun BGN tampaknya memahami kontrak secara lebih kreati di zaman milenialf. Sebab di era birokrasi modern, isi kontrak rupanya bukan untuk dijalankan, melainkan untuk dibaca ulang saat rapat evaluasi sambil berkata, “Nanti kita koordinasikan lagi.”
Ironinya semakin indah ketika beberapa perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, tetapi pembayaran tetap belum dilakukan. Ini membuktikan bahwa di negeri ini, bekerja tuntas belum tentu cukup. Rupanya ada syarat tambahan yang tidak tertulis: kontraktor juga harus mampu menebak sampai kapan suasana hati administrasi negara.
BGN kemudian menjelaskan bahwa pembayaran masih menunggu proses verifikasi dan review. Sebuah kabar yang menenangkan. Tapi seluruh tubuh kontraktor makin lemas dan kian gemetar kurang gizi, meski gedung dibangun sungguh mulia sentra pelayanan gizi. Sebab masyarakat jadi tahu bahwa uang negara benar-benar dijaga dengan sangat hati-hati—bahkan terlalu hati-hati sampai tidak bergerak sama sekali. Di tengah dunia yang serba cepat, pemerintah kita tetap konsisten memelihara tradisi lambat sebagai warisan budaya birokrasi.
Para rekanan yang modalnya berasal dari kantong pribadi, agunan, jual aset atau pinjaman bank juga layak berterima kasih. Lewat proyek ini, mereka mendapat pendidikan finansial gratis tentang pentingnya tidak terlalu percaya pada jadwal pembayaran pemerintah. Cicilan atau jaminan aset tetap berjalan, bunga terus tumbuh, sementara pembayaran negara bergerak dengan kecepatan spiritual, tidak bergerak, mirip tiang bangunan.
BGN pun memastikan bahwa mereka tidak memiliki niat mengabaikan hak rekanan. Tentu saja tidak. Sama seperti hujan yang tidak berniat membuat banjir, atau jalan berlubang yang tidak berniat mencelakakan pengendara. Semua hanya kebetulan administratif yang terjadi berulang kali.
Penjelasan resmi yang disampaikan melalui staf, diteruskan lewat pesan WhatsApp, lalu diperkuat melalui telepon oleh pejabat terkait, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menangani masalah ini. Sebab tidak ada yang lebih meyakinkan bagi perusahaan penagih triliunan rupiah selain balasan pesan yang sopan dan kalimat “masih dalam proses.”
BGN juga menyebut seluruh pembayaran harus mengikuti prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ini sungguh mulia. Karena dalam logika birokrasi, risiko terbesar bukanlah perusahaan bangkrut akibat tunggakan, melainkan kemungkinan map administrasi tersusun kurang simetris saat audit berlangsung.
Sementara para kontraktor mulai merancang aksi bersama untuk menagih hak mereka, pemerintah tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Sebuah pendekatan yang sangat elegan. Sebab ketika uang belum bisa dibayarkan, setidaknya kata-kata masih bisa diproduksi tanpa batas.
BGN juga menegaskan bahwa data tagihan masih dikonsolidasi agar informasi yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan standar ketelitian luar biasa. Walaupun bangunan sudah berdiri nyata, dapur sudah selesai, dan tagihan sudah diajukan, ternyata angka pembayaran masih membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapai status “meyakinkan.”
Pada akhirnya, kasus ini memperlihatkan bagaimana negara bekerja dengan penuh profesionalisme. Rekanan bekerja tepat waktu, proyek selesai sesuai target, dokumen lengkap, pembayaran tertunda, penjelasan diputar ulang, dan semua pihak diminta tetap tenang. Sebuah harmoni birokrasi yang begitu ironis, sampai-sampai sulit dibedakan apakah ini proyek pembangunan nasional atau pertunjukan teater absurd bersubsidi APBN.(***)
