Wali Kota Medan Rico Waas datang ke DPRD membawa kabar gembira: Kota Medan tidak memiliki utang jangka panjang. Sebuah prestasi yang terdengar mengagumkan di atas kertas. Namun warga yang setiap musim hujan masih berjibaku dengan banjir mungkin akan bertanya sederhana: jika tidak berutang, lalu mengapa banyak persoalan kota yang juga tak kunjung lunas?
Pemko Medan tampak bangga memamerkan SiLPA sebesar Rp592 miliar. Angka yang disebut “wajar” karena mencerminkan efisiensi anggaran. Istilah efisiensi memang terdengar elegan dalam rapat paripurna. Tetapi bagi masyarakat, uang ratusan miliar yang mengendap di kas daerah sering kali terasa seperti ironi ketika jalan rusak masih ditemukan, drainase belum berfungsi optimal, dan pelayanan publik masih menyisakan banyak keluhan.
Dalam logika birokrasi, SiLPA adalah keberhasilan pengelolaan keuangan. Dalam logika warga, SiLPA kadang terlihat seperti uang yang gagal bekerja untuk rakyat. Sebab fungsi APBD bukan sekadar disimpan dengan aman, melainkan dibelanjakan secara efektif untuk menyelesaikan persoalan kota.
Pemko juga mengakui adanya penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi karena tahun 2025 disebut sebagai tahun efisiensi. Kata “efisiensi” kembali menjadi mantra yang diulang-ulang. Lucunya, efisiensi hampir selalu muncul ketika menjelaskan mengapa pembangunan dikurangi, tetapi jarang terdengar ketika publik mempertanyakan berbagai program seremonial yang minim dampak langsung terhadap masyarakat.
Untuk urusan banjir, Pemko mengklaim telah mengalokasikan lebih dari Rp255 miliar dan berhasil menyelesaikan 1.350 titik genangan dari total 2.575 titik. Angka ini tentu layak diapresiasi apabila benar-benar dirasakan warga. Namun pertanyaannya bukan sekadar berapa titik yang selesai di atas laporan, melainkan berapa banyak warga yang masih harus mengangkat perabotan rumahnya setiap hujan deras mengguyur Medan.
Ketika banjir masih terjadi, Pemko pun memiliki tameng yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat: kewenangan sungai ada pada BBWS Sumatera II. Kalimat ini mungkin sudah menjadi salah satu slogan paling konsisten dalam birokrasi Medan. Jika sungai bermasalah, salah pusat. Jika drainase tersumbat, ada kendala teknis. Jika banjir datang lagi, ada faktor cuaca. Yang sering hilang justru rasa urgensi bahwa masyarakat tidak peduli siapa yang berwenang. Mereka hanya ingin air tidak masuk ke ruang tamu.
Di sektor pendapatan, Pemko kembali menawarkan obat mujarab favorit pemerintah modern: digitalisasi. Tapping box, GIS, Business Intelligence, digitalisasi retribusi sampah. Semua terdengar futuristik. Semua terdengar canggih. Seolah setiap persoalan kebocoran PAD bisa diselesaikan dengan memasang lebih banyak perangkat dan aplikasi.
Padahal pengalaman menunjukkan bahwa kebocoran pendapatan daerah sering kali bukan semata persoalan teknologi. Masalah utamanya justru terletak pada integritas pengawasan dan keberanian menindak pelanggaran. Sebab secanggih apa pun sistem digital, jika mentalitas lama tetap bercokol, yang berubah hanya layar monitornya, bukan hasil akhirnya.
Lebih menarik lagi adalah keputusan menghapus anggaran kerawanan pangan karena dianggap sudah ditanggung Program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat. Secara teori ini disebut menghindari tumpang tindih anggaran. Namun publik berhak bertanya apakah seluruh persoalan ketahanan pangan masyarakat benar-benar selesai hanya karena ada program MBG? Atau jangan-jangan efisiensi kembali menjadi nama lain dari pengurangan tanggung jawab daerah?
Pemko juga membanggakan pelayanan kesehatan UHC dan penggunaan e-KTP Medan untuk berobat di luar kota. Ini tentu langkah baik. Namun pelayanan publik yang baik seharusnya menjadi standar minimum pemerintah, bukan prestasi luar biasa yang terus-menerus dipamerkan. Sama seperti pemadam kebakaran yang berhasil memadamkan api, masyarakat tentu berterima kasih, tetapi itu memang tugas yang harus dijalankan.
Pada akhirnya, sidang paripurna ini kembali dipenuhi angka, grafik, dan istilah teknokratis yang terdengar menjanjikan. Tidak ada utang, ada efisiensi, ada digitalisasi, ada strategi fiskal, ada Business Intelligence. Semuanya terdengar modern dan meyakinkan.
Namun warga Medan tidak hidup di dalam laporan APBD. Mereka hidup di jalanan yang kadang macet, di lingkungan yang masih rawan banjir, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus menekan, dan di kota yang masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa indah penjelasan di ruang sidang DPRD, melainkan seberapa sedikit alasan yang harus diberikan ketika rakyat bertanya: “Mengapa masalah yang sama masih terus terjadi?”
