Jurnalisme Solutif? Solusi Pertama Mungkin Bukan Menasihati Pers, Tapi Membenahi Kota
“Pers harus menghadirkan jurnalisme solutif.”
Kalimat itu terdengar indah. Bahkan terdengar bijaksana. Masalahnya, warga Kota Medan tidak sedang kekurangan kalimat indah. Yang mereka kekurangan adalah jalan yang mulus, drainase yang berfungsi, pelayanan publik yang cepat, dan birokrasi yang benar-benar bekerja.
Pemerintah memang berhak mengajak media menjadi mitra pembangunan. Tetapi kemitraan bukan berarti wartawan berubah menjadi divisi humas yang tugas utamanya mencari sisi terang dari lampu kota yang berkedip-kedip. Pers lahir bukan untuk memoles wajah kekuasaan, melainkan memastikan wajah itu bercermin setiap hari.
Ironisnya, kata “solutif” sering kali terdengar paling nyaring justru ketika kritik mulai terasa tidak nyaman.
Kalau banjir masih datang seperti tamu kehormatan setiap musim hujan, apakah solusinya meminta wartawan menulis lebih optimistis?
Kalau pelayanan publik masih membuat warga menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi selembar dokumen, apakah solusinya memperbanyak lomba fotografi jurnalistik?
Kalau jalan rusak masih menjadi pemandangan yang akrab, apakah puisi tentang Kota Medan mampu menambal aspal yang berlubang?
Tentu tidak.
Jurnalisme solutif bukan berarti mengurangi kritik. Justru kritik yang tajam adalah bagian dari solusi. Sebab penyakit yang tidak pernah didiagnosis hanya akan semakin parah.
Pers bukan kontraktor pembangunan. Pers tidak memegang APBD. Pers tidak menentukan prioritas anggaran. Pers tidak memenangkan tender. Pers hanya membawa cermin. Kalau yang terlihat di cermin adalah wajah yang kusut, jangan pecahkan cerminnya. Rapikan wajahnya.
Mengajak wartawan menghasilkan foto artistik memang menarik. Namun masyarakat lebih ingin melihat foto “sebelum dan sesudah” pembangunan yang nyata. Mereka ingin membandingkan jalan yang dulu berlubang kini mulus, sungai yang dulu dipenuhi sampah kini bersih, kantor pelayanan yang dulu dipenuhi antrean kini tertib.
Itulah galeri foto yang paling layak dipamerkan.
Pemerintah juga berbicara tentang pentingnya sinergi. Tidak ada yang menolak sinergi. Namun sinergi bukan berarti semua pihak harus selalu sependapat. Sinergi yang sehat justru memberi ruang bagi perbedaan, kritik, bahkan ketidaknyamanan. Sebab dari sanalah lahir evaluasi.
Yang dibutuhkan Kota Medan bukan pers yang lebih jinak, melainkan pemerintah yang lebih tahan kritik.
Sebab sejarah menunjukkan, kota tidak pernah maju karena berita-berita yang selalu manis. Kota maju karena pemerintah berani mendengar suara yang pahit.
Kalau benar kritik dianggap sebagai masukan, buktinya bukan dengan pidato. Buktinya ada di lapangan.
Biarkan warga menjadi juri.
Biarkan trotoar berbicara.
Biarkan drainase memberi kesaksian.
Biarkan pelayanan publik menjadi saksi apakah perubahan benar-benar terjadi.
Karena pada akhirnya, jurnalisme terbaik bukanlah berita yang membuat pemerintah tersenyum.
Melainkan berita yang membuat pemerintah bekerja lebih baik.
Dan ukuran keberhasilan seorang wali kota bukanlah seberapa sering mengajak pers bersinergi.
Melainkan seberapa sedikit alasan yang dimiliki pers untuk terus mengkritiknya.(***)
