UHC Nias Barat 97,84 Persen: Angka Sudah Tinggi, Tantangan Berikutnya Jangan Sampai Pelayanan Masih ‘Nanti Dulu’
NIAS BARAT – Angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Barat sudah mencapai 97,84 persen. Secara statistik, angka ini tentu membuat laporan terlihat cukup meyakinkan.
Tetapi kesehatan masyarakat bukan sekadar urusan angka yang enak dipajang dalam tabel.
Sebab ketika warga sakit, yang dicari bukan persentase. Yang dicari adalah puskesmas, dokter, obat, pelayanan yang cepat, dan kepastian bahwa biaya pengobatan tidak berubah menjadi masalah baru.
Di titik inilah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nias Barat kini mendorong penguatan Universal Health Coverage (UHC) agar capaian yang sudah tinggi tersebut benar-benar berujung pada pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi penguatan UHC di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026), yang dipimpin Wakil Gubernur Sumut Surya.
97,84 Persen Sudah Terdaftar, Tapi Jangan Puas Dulu
Data Dinas Kesehatan Sumut mencatat kepesertaan JKN Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta berada di angka 91,01 persen.
Dengan capaian tersebut, Nias Barat berada pada kategori UHC Madya.
Angkanya memang sudah tinggi. Tetapi justru di sinilah pekerjaan berikutnya dimulai.
Karena kepesertaan dan akses pelayanan adalah dua hal yang tidak selalu identik.
Masyarakat boleh saja sudah memiliki status kepesertaan. Namun ketika sakit, pertanyaan sesungguhnya baru muncul: apakah fasilitas kesehatannya cukup? Apakah tenaga medis tersedia? Apakah obat tersedia? Apakah pelayanan mudah dijangkau? Dan apakah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa dipingpong oleh birokrasi?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilan UHC.
Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan, jaminan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
“UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara,” kata Surya.
Jangan Sampai UHC Hebat di Data, Biasa Saja di Lapangan
Surya juga mengingatkan bahwa penguatan UHC tidak mungkin dilakukan secara instan.
Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan hingga tingkat paling bawah.
“Untuk ini, tentu perlu waktu, itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, maka perlu kolaborasi yang kuat, hingga ke tingkat terbawah,” ujarnya.
Kalimat tersebut justru menjadi catatan penting.
Sebab membangun sistem kesehatan memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tetapi masyarakat juga tidak bisa diminta bersabar terus-menerus ketika membutuhkan pelayanan.
UHC bukan sekadar proyek menaikkan persentase kepesertaan. UHC seharusnya menjadi sistem yang membuat masyarakat merasa lebih aman ketika sakit dan lebih mudah ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kalau angka sudah 97,84 persen tetapi warga masih kesulitan memperoleh pelayanan, maka angka tersebut tentu belum menceritakan seluruh cerita.
Nias Barat Ingin Naik dari Madya ke Utama
Pemerintah Kabupaten Nias Barat sendiri memasang target cukup ambisius: meningkatkan status UHC dari Madya menjadi Utama pada 2026.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyebut UHC sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesehatan masyarakat.
Saat ini Nias Barat memiliki 13 puskesmas, empat klinik pratama, dan satu Rumah Sakit Umum Daerah.
“2026 kami ingin targetkan peningkatan status UHC Nias Barat menjadi UHC Utama, agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin menyeluruh,” kata Eliyunus.
Target tersebut patut diapresiasi. Tetapi kenaikan status seharusnya tidak berhenti sebagai pencapaian administratif.
Sebab masyarakat tidak pernah bertanya apakah daerahnya masuk kategori UHC Madya atau UHC Utama ketika sedang membutuhkan pertolongan.
Mereka hanya ingin tahu satu hal:
“Kalau saya sakit, bisa dilayani atau tidak?”
Pertanyaan sederhana itu justru menjadi ujian paling jujur bagi sebuah sistem kesehatan.
Kolaborasi Jangan Cuma Kompak Saat Foto Bersama
Penguatan UHC membutuhkan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten, fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta seluruh pemangku kepentingan sampai tingkat kecamatan dan desa.
Surya berharap kolaborasi tersebut mampu mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan.
Dan memang, kolaborasi menjadi kata kunci.
Tetapi kolaborasi jangan berhenti pada rapat koordinasi, sambutan, notulen, dan foto bersama.
Kolaborasi harus turun menjadi pelayanan nyata di puskesmas, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas yang memadai, sistem rujukan yang jelas, serta pelayanan yang tidak membuat masyarakat merasa sedang mengikuti ujian birokrasi.
Karena pada akhirnya, keberhasilan UHC tidak akan diukur dari seberapa panjang pidato pejabat atau seberapa cantik tabel capaian.
Keberhasilannya akan terasa ketika seorang warga Nias Barat yang sakit bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat, layak, dan manusiawi.
Angka Sudah Tinggi, Sekarang Waktunya Membuktikan
Capaian 97,84 persen kepesertaan JKN adalah modal penting. Tingkat keaktifan 91,01 persen juga menunjukkan masih ada ruang yang harus dikejar.
Target UHC Utama pun sudah dicanangkan.
Maka pekerjaan berikutnya sebenarnya sederhana tetapi berat: membuat angka tersebut benar-benar terasa di kehidupan masyarakat.
Sebab UHC yang bagus bukan hanya ketika pemerintah bisa mengatakan, “Hampir semua warga sudah terdaftar.”
UHC yang benar-benar berhasil adalah ketika warga bisa menjawab:
“Saya sakit, saya datang, saya dilayani.”
Kalau itu sudah menjadi kenyataan, barulah status UHC Utama bukan sekadar naik kelas di atas kertas, tetapi benar-benar naik kelas di mata masyarakat.(***)
