Pemprov Sumut Dorong Penguatan Kolaborasi Antarprovinsi se-Sumatera untuk Percepat Pertumbuhan Kawasan
MEDAN — Pulau Sumatera sebenarnya tidak kekurangan modal untuk menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Ada perkebunan, pertanian, energi, industri, pelabuhan, perdagangan, pariwisata hingga sumber daya manusia. Yang kadang menjadi persoalan justru bukan kekurangan potensi, melainkan potensi-potensi tersebut masih sibuk bekerja di wilayahnya masing-masing.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kolaborasi antarprovinsi se-Sumatera sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan kawasan sekaligus meningkatkan daya saing regional.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, saat mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama Antar Daerah se-Sumatera bertema “Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan” di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (12/8/2026).
Menurut Sulaiman, Sumatera bukan hanya memiliki potensi besar, tetapi telah menjadi salah satu mesin utama perekonomian Indonesia. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp5.251 triliun atau sekitar 22,05% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi 4,81% secara year on year.
Sementara pada Semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10% secara c-to-c, dengan nilai PDRB sekitar Rp2.812,6 triliun atau setara 22,08% terhadap perekonomian nasional.
Angkanya memang sudah besar. Tetapi menurut Sulaiman, angka tersebut masih bisa dibuat jauh lebih besar apabila seluruh kekuatan ekonomi Sumatera tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan dan pasar harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan. Berbagai aktivitas tersebut tidak berjalan dalam batas administrasi provinsi,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa komoditas tidak pernah membaca papan nama provinsi sebelum masuk ke gudang, industri tidak bertanya apakah bahan bakunya berasal dari provinsi tetangga, dan wisatawan pun umumnya tidak membawa peta administrasi ketika menyusun rencana perjalanan.
Artinya, ekonomi bergerak lebih lincah daripada birokrasi.
Karena itu, Sulaiman menilai rantai pasok, investasi, industri dan pariwisata membutuhkan konektivitas lintas wilayah. Industri membutuhkan bahan baku, investasi membutuhkan infrastruktur, perdagangan membutuhkan jaringan pasar, sementara sektor pariwisata membutuhkan jejaring destinasi yang saling terhubung.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Sumatera tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan program 10 provinsi yang kebetulan berada di satu pulau. Sumatera perlu dilihat sebagai satu kawasan ekonomi yang saling melengkapi dan memperkuat.
“Hal ini sejalan dengan karakter isu pembangunan Sumatera yang lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia,” lanjut Sulaiman.
Rakor tersebut juga menjadi tindak lanjut Konsultasi Regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli, sebuah komitmen untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.
Selain itu, Sumut ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Posisi ini tentunya memberi ruang lebih besar bagi Sumut untuk mendorong agenda pembangunan kawasan yang tidak berhenti pada batas provinsi.
Sulaiman berharap rakor tersebut tidak berhenti sebagai forum bertukar gagasan, foto bersama, lalu masing-masing kembali ke kantor membawa map dan notulen.
Ia mendorong lahirnya forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi, serta proyek-proyek prioritas regional yang dapat dikawal secara bersama.
“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi. Serta tersusunnya proyek-proyek prioritas regional yang dapat kita kawal bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor.
Harapannya, kolaborasi tidak berhenti sebagai kata yang terdengar bagus dalam sambutan pejabat. Kolaborasi harus berubah menjadi cara kerja: ada sektor yang dikerjakan bersama, proyek yang dikawal bersama, target yang diukur bersama, dan tentu saja hasil yang bisa dirasakan masyarakat bersama.
Sebab, Sumatera sudah memiliki hampir semua bahan untuk tumbuh lebih cepat. Tinggal satu pekerjaan rumah yang barangkali paling sulit: membuat semua kekuatan tersebut benar-benar mau berjalan bersama.
Kalau itu berhasil, Sumatera bukan cuma satu pulau yang besar di peta. Ia bisa menjadi satu kekuatan ekonomi yang besar dalam kenyataan.(***)
