Jaksa Agung ST Burhanuddin Buka Forum Literasi Hukum Persaja, Tegaskan Era Baru Penegakan Hukum Pidana Indonesia
JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru harus diikuti perubahan paradigma, pola pikir, serta budaya kerja aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Pesan tersebut disampaikan Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Forum yang menjadi ruang diskusi perkembangan hukum pidana nasional itu sekaligus dirangkai dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, anggota Komisi III DPR RI.
Dalam sambutannya, Burhanuddin memberikan apresiasi terhadap karya Hinca yang dinilainya mampu menghadirkan perspektif tentang Kejaksaan secara utuh. Buku tersebut tidak hanya menyampaikan apresiasi terhadap institusi Adhyaksa, tetapi juga menghadirkan kritik ketika diperlukan.
Bahkan, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa salah satu alasan dirinya bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut adalah karena keberanian penulis menyampaikan pandangan secara berimbang. Sebuah pesan yang relevan bagi institusi penegak hukum: pujian boleh diterima, tetapi kritik jangan buru-buru dianggap sebagai gangguan.
Melalui metafora angsa, Hinca mengingatkan pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan institusi. Nilai-nilai tersebut, menurut Jaksa Agung, merupakan fondasi penting bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
KUHP dan KUHAP Baru, Jaksa Dituntut Mengubah Paradigma
Burhanuddin menyebut Indonesia telah memasuki babak baru hukum pidana sejak 2 Januari 2026. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Perubahan tersebut menjadi momentum penting setelah lebih dari empat dekade aparat penegak hukum, termasuk jaksa, berpedoman pada sistem hukum acara pidana berdasarkan ketentuan tahun 1981.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” ujar Burhanuddin.
Dalam forum tersebut, Jaksa Agung menguraikan tiga pokok pikiran penting, yakni wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, serta orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
Menurutnya, perubahan hukum pidana harus diikuti kemampuan jaksa memahami substansi regulasi sekaligus menerapkannya secara profesional. Sebab, undang-undang boleh berubah, tetapi kualitas penegakan hukum tetap ditentukan oleh integritas dan kompetensi orang-orang yang menjalankannya.
Keadilan Restoratif dan DPA Tidak Boleh Jadi Celah Impunitas
Salah satu perubahan penting yang menjadi perhatian Jaksa Agung adalah penguatan keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme tersebut kini memiliki landasan undang-undang dan dapat diterapkan dalam setiap tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA), khususnya dalam penanganan perkara pidana korporasi.
Burhanuddin mengingatkan bahwa perluasan kewenangan dan ruang kebijaksanaan dalam penegakan hukum harus dibarengi tanggung jawab yang lebih besar.
“Setiap perluasan kebijaksanaan selalu datang bersama perluasan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan justru menjadi jalan keluar bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
“Bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.
Karena itu, penerapan DPA harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme tersebut juga tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana.
Pesan ini menjadi penting di tengah kompleksitas kejahatan ekonomi dan korporasi. Jangan sampai hukum terlihat tegas terhadap pelaku kecil, tetapi mendadak terlalu lentur ketika berhadapan dengan perusahaan besar.
Work in Silence Bukan Berarti Bekerja Tertutup
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga meluruskan pemaknaan slogan “Work in Silence, Let Success Speak” yang menjadi semangat utama buku karya Hinca.
Menurut Burhanuddin, bekerja dalam senyap bukan berarti menutup diri dari pengawasan publik ataupun menghindari keterbukaan informasi.
“Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” ungkapnya.
Ia menegaskan literasi hukum merupakan kompetensi inti seorang jaksa. Kemampuan membaca, memahami, menganalisis, dan mengembangkan argumentasi hukum sangat menentukan kualitas produk penuntutan, mulai dari surat dakwaan, tuntutan, replik hingga memori banding.
“Bekerja dalam senyap tidak berarti mengesampingkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tegasnya.
Burhanuddin juga merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Dalam standar tersebut, pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin dengan tetap menghormati hak-hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas.
Dengan demikian, profesionalisme jaksa bukan hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau berapa banyak terdakwa yang berhasil dijatuhi hukuman. Kualitas penuntutan, ketepatan argumentasi hukum, dan keberpihakan pada keadilan juga menjadi ukuran penting.
Kejagung Kembalikan Lebih dari Enam Juta Hektare Kawasan Hutan
Pada aspek pemulihan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku.
Ia mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui kebijakan tersebut, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah dikuasai kembali oleh negara.
Namun, menurutnya, keberhasilan menguasai kembali kawasan hutan bukanlah akhir dari pekerjaan.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ujarnya.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Ketiga aspek tersebut memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan pendekatan pembuktian yang tepat. Penegakan hukum harus mampu melihat dampak tindak pidana secara menyeluruh, termasuk kerusakan lingkungan dan hilangnya manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.
Jaksa Agung: Tidak Ada Ruang bagi Penyalahgunaan Wewenang
Tak hanya berbicara mengenai perubahan regulasi dan profesionalisme penuntutan, Burhanuddin turut menekankan pentingnya integritas internal Kejaksaan.
Ia menegaskan institusi penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan pembenahan dari dalam, termasuk menindak setiap penyalahgunaan kewenangan oleh aparatnya sendiri.
“Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan tidak cukup dibangun melalui keberhasilan mengungkap perkara besar. Integritas aparat dan konsistensi menegakkan aturan di lingkungan sendiri justru menjadi fondasi yang tidak boleh ditawar.
Dalam konteks ini, slogan bekerja dalam senyap tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pengawasan. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum, semakin besar pula tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.
Persaja Diminta Jadikan Forum Literasi sebagai Tradisi
Menutup sambutannya, Jaksa Agung meminta Pengurus Pusat Persaja menjadikan Forum Literasi Hukum sebagai program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial yang selesai setelah acara ditutup dan dokumentasi dibagikan.
Ia bahkan meminta agar catatan serta hasil diskusi dalam forum tersebut disampaikan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Kejaksaan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.
Burhanuddin berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka, produktif, dan mampu memperkaya perspektif para jaksa dalam menghadapi dinamika hukum pidana Indonesia.
Ia juga berpesan agar seluruh insan Adhyaksa tetap tenang dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi tidak pernah berhenti menjalankan tugas pengabdian.
“Tenang di permukaan, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di bawahnya,” pesannya sebelum secara resmi membuka Forum Literasi Hukum Persaja Seri #1.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., serta Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.
Forum ini diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat budaya literasi hukum di lingkungan Kejaksaan. Sebab, memasuki era baru hukum pidana, jaksa tidak cukup hanya berbekal kewenangan menuntut. Mereka juga dituntut memiliki kedalaman ilmu, keberanian bersikap objektif, dan integritas dalam menggunakan kewenangan tersebut.
Pada akhirnya, hukum yang baik bukan hanya hukum yang mampu menghukum, melainkan juga hukum yang mampu menghadirkan keadilan. Dan untuk mencapainya, bekerja dalam senyap harus tetap berjalan beriringan dengan keterbukaan, akuntabilitas, serta keberanian menerima kritik.(***)
