HUTAN UNTUK SIAPA?
Indonesia memang negeri yang luar biasa. Hutan dibanggakan dalam pidato, sungai dipamerkan dalam forum internasional, dan kekayaan alam dijual sebagai aset masa depan bangsa. Namun anehnya, setiap kali rakyat bertanya ke mana perginya manfaat kekayaan itu, jawabannya selalu tersesat di antara laporan keberlanjutan, presentasi korporasi, dan jargon investasi.
Di atas panggung, semuanya terlihat indah. Angka ekspor naik. Investasi tumbuh. Perusahaan-perusahaan raksasa mendapat penghargaan. Para petinggi berbicara tentang masa depan hijau, ekonomi berkelanjutan, dan komitmen menjaga bumi. Tepuk tangan pun bergema.
Tetapi di luar ruang konferensi berpendingin udara itu, rakyat melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat hutan yang semakin menyempit. Mereka melihat konflik lahan yang tak kunjung selesai. Mereka melihat daerah kaya sumber daya yang tetap bergulat dengan kemiskinan. Dan mereka mulai bertanya: sebenarnya pembangunan ini sedang bekerja untuk siapa?
Royal Golden Eagle (RGE) sering diposisikan sebagai simbol keberhasilan industri berbasis sumber daya alam Indonesia. Sebuah raksasa bisnis yang menguasai sektor pulp, kertas, sawit, rayon, hingga energi. Narasi resminya terdengar sempurna: lapangan kerja tercipta, devisa mengalir, investasi meningkat.
Namun seperti biasa, angka-angka besar sering memiliki kemampuan luar biasa untuk menutupi pertanyaan-pertanyaan kecil yang sangat penting.
Misalnya, jika komitmen keberlanjutan benar-benar berjalan efektif, mengapa berbagai laporan independen masih terus mengangkat isu deforestasi dan rantai pasok? Jika pengawasan sudah ketat, mengapa tuduhan yang sama terus muncul dari tahun ke tahun? Jika semuanya sudah sesuai prinsip keberlanjutan, mengapa publik masih terus merasakan keraguan?
Barangkali hutan Indonesia memang memiliki kemampuan ajaib. Setiap kali pohon hilang, laporan keberlanjutan bertambah tebal. Setiap kali kawasan alam diperdebatkan, jumlah presentasi tentang komitmen lingkungan bertambah banyak. Dan setiap kali kritik muncul, publik disuguhi istilah-istilah baru yang terdengar begitu canggih hingga membuat orang lupa bertanya tentang substansi.
Kita hidup di zaman ketika kata “berkelanjutan” kadang lebih cepat tumbuh daripada hutannya sendiri.
Yang lebih menarik adalah bagaimana korporasi modern telah berhasil mengubah kritik menjadi urusan hubungan masyarakat. Ketika masyarakat mempertanyakan dampak lingkungan, jawabannya adalah brosur. Ketika aktivis meminta transparansi, jawabannya adalah slogan. Ketika publik bertanya soal manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar, jawabannya adalah angka investasi yang begitu besar hingga sulit dibayangkan.
Padahal rakyat tidak hidup dari angka presentasi.
Rakyat hidup dari air yang bersih, udara yang sehat, tanah yang produktif, dan ruang hidup yang aman bagi generasi berikutnya.
Masalahnya, ketika hutan berubah menjadi komoditas, yang dihitung biasanya hanya nilai kayunya. Yang tidak masuk neraca adalah hilangnya fungsi ekologis, rusaknya habitat satwa, berkurangnya cadangan air, dan meningkatnya risiko bencana. Kerugian semacam itu tidak selalu muncul dalam laporan tahunan, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Ironi terbesar negeri ini adalah bahwa kawasan yang menghasilkan kekayaan luar biasa justru sering menjadi tempat di mana masyarakat masih berjuang mendapatkan fasilitas dasar yang layak. Truk-truk pengangkut hasil bumi melintas setiap hari, tetapi jalan desa tetap rusak. Komoditas bernilai miliaran dolar diekspor ke seluruh dunia, tetapi warga sekitar masih bertanya kapan kesejahteraan itu tiba di halaman rumah mereka.
Tentu tidak adil menyalahkan satu perusahaan atas seluruh persoalan bangsa. Namun juga tidak sehat jika perusahaan-perusahaan besar dianggap terlalu sukses untuk dipertanyakan.
Dalam negara demokrasi, ukuran sebuah korporasi tidak boleh menentukan tingkat pengawasannya. Semakin besar pengaruh ekonomi yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipikul.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan janji bahwa alam akan dijaga. Rakyat membutuhkan bukti.
Rakyat tidak membutuhkan slogan keberlanjutan yang dicetak dengan tinta emas. Rakyat membutuhkan transparansi yang bisa diperiksa.
Dan rakyat tidak membutuhkan cerita tentang kekayaan alam Indonesia. Mereka ingin merasakan manfaatnya.
Sebab ketika hutan tinggal cerita, sungai tinggal kenangan, dan keuntungan hanya berhenti di ruang rapat para pemegang saham, maka yang tersisa bukan lagi pembangunan. Yang tersisa hanyalah sebuah pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar dijawab: kekayaan alam Indonesia ini sebenarnya milik siapa?
