APBD Sumut 2026 Baru Terealisasi 51,82 Persen, Pemprov Optimistis Kejar Target
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih optimistis mampu mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga akhir tahun.
Optimisme itu disampaikan di tengah realisasi belanja daerah yang per 22 September 2026 baru mencapai 51,82 persen atau sekitar Rp6,64 triliun dari total anggaran Rp12,8 triliun.
Data tersebut disampaikan Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).
Frans mengatakan percepatan pelaksanaan program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota, menjadi salah satu alasan Pemprov Sumut tetap yakin target APBD dapat tercapai.
“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,” kata Frans.
Kalimat “selesai segera” kini menjadi pekerjaan rumah yang cukup harfiah. Sebab kalender anggaran terus berjalan, sementara realisasi belanja masih berada di kisaran separuh pagu. Anggaran tentu tidak akan menunggu terlalu lama hanya karena proyek masih sibuk menyelesaikan urusan administrasi.
Pendapatan Sudah 69,80 Persen
Berbeda dengan sisi belanja, realisasi pendapatan daerah justru sudah mencapai 69,80 persen.
Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, pendapatan telah mencapai sekitar Rp8,9 triliun dari target Rp12,8 triliun.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai 59,15 persen atau sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun.
Kontribusi PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah sekitar Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp325 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp101 miliar.
Angka-angka tersebut menunjukkan sisi pendapatan relatif bergerak lebih cepat dibanding belanja.
Namun, bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan sekadar mengumpulkan uang. Uang yang sudah masuk APBD juga harus segera diterjemahkan menjadi program dan pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat.
Sebab APBD bukan koleksi angka yang bagus dipandang dalam laporan. Ia dirancang untuk bekerja.
TKD Rp1,1 Triliun Mulai Direalisasikan
Frans juga mengungkapkan Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana sudah mulai direalisasikan.
Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, antara lain pendidikan Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, serta urusan lainnya sekitar Rp26 miliar.
Menurut Frans, organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana masih optimistis seluruh penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat belanja pemerintah daerah biasanya meningkat cukup signifikan menjelang penghujung tahun anggaran.
Yang perlu dijaga tentu bukan hanya agar anggaran terserap, tetapi juga agar penyerapan tidak dilakukan secara terburu-buru sekadar mengejar angka. Jangan sampai target realisasi tercapai, tetapi kualitas pekerjaan justru tertinggal di belakang.
Aset Idle Dibidik Jadi Sumber PAD
Selain mengejar realisasi APBD, BKAD Sumut juga mulai membidik aset daerah yang selama ini berada dalam kondisi idle atau belum dimanfaatkan secara optimal.
Frans mengatakan aset-aset tersebut sedang dipetakan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan melalui skema kerja sama dengan Pemprov Sumut.
Tujuannya sederhana: aset yang selama ini hanya berdiri, menganggur, atau belum menghasilkan dapat diubah menjadi sumber pendapatan daerah.
“Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” kata Frans.
Langkah tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan PAD tanpa semata-mata mengandalkan pajak dan retribusi.
Sebab aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan pada dasarnya hanyalah modal yang sedang tidur. Dan dalam kondisi kebutuhan pembangunan terus meningkat, membangunkan aset tersebut tentu lebih masuk akal daripada membiarkannya terus menjadi penghuni tetap daftar inventaris.
Dengan waktu menuju akhir tahun yang semakin pendek, Pemprov Sumut kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mempercepat realisasi belanja tanpa mengorbankan kualitas pembangunan, serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Optimisme sudah disampaikan. Tinggal memastikan proyek bergerak, anggaran bekerja, dan hasil pembangunan tidak ikut tertunda bersama pergantian kalender.(***)
