Pemprov Sumut Ajak Kadin Gaspol Kolaborasi, Dunia Usaha Minta Karpet Merah Investasi
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut bersama seluruh pelaku usaha memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ajakan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 sekaligus peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).
Timur menilai Sumut punya modal ekonomi yang cukup lengkap. Mulai dari perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata hingga industri pengolahan.
Masalahnya, modal besar kalau tidak dihubungkan dengan konektivitas yang baik bisa seperti toko lengkap tetapi jalannya rusak: barangnya ada, pembelinya ada, tetapi ongkos membawanya yang bikin kepala berdenyut.
Karena itu, menurut Timur, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan nilai tambah produk.
“Sebanyak 40% (dari APBD Sumut) dianggarkan untuk infrastruktur dan ini diwajibkan oleh pemerintah pusat. Itulah yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Sumber Daya Air. Karena itu, Pemprov Sumut tidak bisa melaksanakan sendiri. Harus ada Kadin, pelaku usaha di dalamnya,” kata Timur.
Infrastruktur Jangan Berhenti di Aspal
Timur mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut perlu didorong melalui sejumlah langkah, antara lain memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat hilirisasi industri, memperluas akses pembiayaan, serta menarik investasi yang berkualitas.
Investasi, menurutnya, jangan sekadar datang membawa modal kemudian pulang membawa keuntungan. Investasi harus meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.
Pemprov Sumut juga berkomitmen menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi sekaligus mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar global.
Timur berharap hasil Rapimprov Kadin tidak berhenti sebagai dokumen rapat yang kemudian rapi disimpan di lemari.
“Saya berharap hasil Rapimprov ini tidak berhenti pada pembahasan di ruang sidang, tetapi ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan memperkuat konektivitas, memperluas akses pasar, mendorong hilirisasi industri serta memperkokoh kemitraan pemerintah dan dunia usaha di seluruh kabupaten dan kota di Sumut.
Kadin: Sumut Punya Modal, Tinggal Jangan Jalan di Tempat
Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumut memiliki potensi ekonomi yang besar.
Ia menyebut sektor perkebunan dengan komoditas sawit, karet, kopi dan kakao sebagai salah satu kekuatan utama.
Sumut juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai basis industri hilir kelapa sawit dan turunannya, Kuala Tanjung sebagai pelabuhan sekaligus simpul logistik di jalur Selat Malaka, serta Bandara Kualanamu sebagai salah satu gerbang udara internasional di Pulau Sumatera.
Belum lagi keberadaan Tol Trans Sumatera yang memperkuat konektivitas antarkota dan pusat produksi serta Danau Toba yang menjadi destinasi pariwisata super prioritas nasional.
“Ini menjadi modal besar dan sudah sepatutnya kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II mencapai 5,06%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya,” ujar Firsal.
Namun, Firsal mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibereskan dunia usaha dan pemerintah.
Persoalan tersebut antara lain ketimpangan antarwilayah, ketergantungan terhadap komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM, hingga iklim investasi.
Artinya, Sumut sudah memiliki banyak bahan baku untuk menjadi mesin ekonomi. Tinggal memastikan mesinnya tidak hanya dipajang, tetapi benar-benar dinyalakan.
Pengusaha Minta Karpet Merah
Firsal juga menyoroti pembangunan Kepulauan Nias yang dinilainya membuka peluang baru bagi dunia usaha.
Menurutnya, langkah pemerintah membangun Nias dapat menjadi ruang investasi, terutama bagi pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, termasuk sektor konstruksi.
Ia menyebut sekitar 90% perputaran ekonomi di Sumut berasal dari pelaku usaha.
“Kami mewakili seluruh pengusaha di sini. Kami yang memutar perekonomian Sumut lebih dari 90%. Jadi kami mohon dikasih karpet merah untuk berinvestasi,” kata Firsal.
Permintaan tersebut, menurut Firsal, juga akan disampaikannya kepada Gubernur Sumut agar dunia usaha dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian daerah.
Karpet merah, tentu saja, bukan berarti pengusaha meminta jalan bebas hambatan tanpa aturan. Justru yang dibutuhkan adalah kepastian, kemudahan, birokrasi yang efisien, infrastruktur yang memadai, serta iklim investasi yang membuat modal betah tinggal dan berkembang.
Pada akhirnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan diuji bukan dari banyaknya forum yang digelar, melainkan dari seberapa banyak investasi terealisasi, lapangan kerja tercipta, UMKM naik kelas dan konektivitas antarwilayah benar-benar membuat biaya ekonomi turun.
Sebab pertumbuhan 5,06% memang kabar baik. Tetapi bagi masyarakat, angka pertumbuhan baru terasa manfaatnya ketika ia berubah menjadi pekerjaan, pendapatan, usaha yang berkembang dan harga kebutuhan yang tetap masuk akal. Di situlah kolaborasi berhenti menjadi slogan dan mulai bekerja.(***)
