Wagub Surya Kukuhkan Kepala BPKP Sumut, Tekankan APIP sebagai Alarm Dini Penyimpangan
MEDAN — Pengawasan pemerintahan idealnya bekerja sebelum masalah menjadi perkara. Karena kalau sudah masuk tahap penindakan, biasanya urusannya bukan lagi sekadar memperbaiki administrasi, melainkan sudah melibatkan aparat penegak hukum dan pasal-pasal.
Pesan itulah yang mengemuka saat Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kamis (24/9/2026).
Rusdy Sofyan menggantikan Farid Firman. Pengukuhan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar dan diharapkan memperkuat sinergi BPKP dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal serta berbagai pemangku kepentingan.
Surya mengatakan pergantian pimpinan tersebut harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap momen ini memperkuat komitmen bersama kita meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat kolaborasi antar lembaga dan setiap program yang kita buat bisa memberikan dampak kepada masyarakat,” kata Surya.
APIP Jangan Baru Berbunyi Setelah Ada Masalah
Salah satu perhatian Surya adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurutnya, APIP memiliki posisi penting sebagai mekanisme early warning untuk mendeteksi potensi penyimpangan, kesalahan maupun kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Bagi kami, setiap rupiah harus menjadi nilai tambah di masyarakat dan setiap risiko harus bisa kita hindari, oleh karena itu bersama-sama kita perlu memperkuat posisi APIP sebagai early warning dalam potensi penyimpangan, kesalahan atau kecurangan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pesannya cukup sederhana: pengawasan jangan hanya menjadi pemeriksaan setelah pekerjaan selesai. Sebab kalau kesalahan baru ditemukan ketika uang sudah keluar dan proyek sudah berdiri, ruang untuk memperbaikinya biasanya ikut mengecil.
APIP diharapkan mampu bekerja lebih awal, memberikan peringatan dan rekomendasi sebelum potensi persoalan berkembang menjadi kerugian negara ataupun pelanggaran hukum.
Dengan kata lain, fungsi pengawasan diharapkan lebih mirip alarm kebakaran daripada petugas pemadam yang baru datang setelah gedung penuh asap.
Tantangan Pemerintahan Semakin Kompleks
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP RI Aryanto Wibowo mengatakan tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin besar.
Pemerintah daerah tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal, tetapi juga kondisi perekonomian yang tidak stabil, dinamika global, ancaman bencana serta meningkatnya tekanan publik.
Dalam situasi tersebut, pemerintah tetap dituntut memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah dituntut mampu mencapai target-targetnya di tengah tantangan yang semakin besar dan kompleks, ini mendorong kita untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintah,” kata Aryanto.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kolaborasi antarlembaga menjadi semakin penting. Pengawasan tidak bisa berdiri sendiri, sebagaimana pembangunan juga tidak mungkin dikerjakan satu institusi seorang diri.
Rusdy Sofyan Hadapi Tugas Pengawasan di Sumut
Dengan dikukuhkannya Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumut, pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara memasuki babak kepemimpinan baru.
Tugasnya tidak ringan. Selain mengawal kualitas tata kelola, BPKP diharapkan mampu memberikan pengawasan yang tidak berhenti pada pemeriksaan angka, tetapi juga membantu memastikan program pemerintah benar-benar mencapai sasaran.
Sebab pada akhirnya, laporan keuangan yang rapi memang penting. Namun masyarakat tentu tidak hidup dari laporan.
Masyarakat membutuhkan jalan yang berfungsi, pelayanan publik yang berjalan, pembangunan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengawasan bukan hanya berapa banyak temuan yang ditemukan, tetapi juga berapa banyak potensi masalah yang berhasil dicegah sebelum menjadi masalah sungguhan.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Sumut sebelumnya Farid Firman, unsur Forkopimda Sumut, sejumlah kepala OPD Pemprov Sumut, jajaran BPKP RI, serta Perwakilan BPKP Sumut.(***)
