Politik

Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu: Pelanggaran Hukum & Administrasi Pemilu di Sumut Sebanyak 133 Kasus

Matabangsa.com – Medan:  Sorotan terbaru dari Sumatera Utara membawa kita pada lanskap yang kompleks terkait penanganan pelanggaran hukum dan administrasi Pemilu di wilayah ini. Dalam laporan terbaru yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara terdapat gambaran yang menarik yang mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, Jumat 22 Maret 2024, mengatakan dari data yang dihimpun, mencatatkan adanya 133 kasus pelanggaran yang telah dilaporkan, dengan 33 temuan yang menarik perhatian. Di antara jumlah tersebut, 75 kasus telah diregistrasi, sementara 58 kasus lainnya belum secara resmi tercatat dalam sistem.

Pemeriksaan mendalam terhadap kasus yang telah diregistrasi mengungkapkan beragam pelanggaran yang meliputi berbagai aspek hukum dan administrasi. Sebanyak 3 kasus terkait pelanggaran UU lainnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), 38 kasus terkait kode etik, 22 kasus tidak terbukti, dan 7 kasus terkait administrasi.

Analisis menyeluruh juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mengakibatkan kasus diregistrasi adalah adanya dukungan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui media sosial atau media massa kepada peserta Pemilu 2024 dan calon peserta Pemilu, yang menyumbang sebanyak 2 kasus. Di samping itu, terdapat insiden di mana kepala desa terlibat dalam kampanye Pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 huruf j UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Tidak hanya itu, terdapat pula pelanggaran administrasi yang mencatatkan satu kasus, sementara ketidakprofesionalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah mencatatkan empat kasus.

Namun, sorotan terbesar muncul dari masalah terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Data ini membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam akan tantangan nyata yang dihadapi dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi Pemilu di Sumatera Utara. Perlu tindakan lanjutan untuk memperkuat penegakan hukum dan pemantauan administrasi, demi memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang berkualitas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.(utho)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terpopuler

To Top