Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Zakiyuddin Harahap Tegaskan Komitmen Pemko Medan Perkuat Pelayanan Publik
MEDAN – Kualitas pemerintahan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau penghargaan yang dipajang. Ukuran sesungguhnya justru terlihat dari pelayanan yang dirasakan masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah menggerakkan ekonomi daerah.
Pesan tersebut mengemuka dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera yang dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran Zakiyuddin menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi lintas sektoral bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Zakiyuddin didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda P. Siregar.
Apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki capaian berdasarkan indikator tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Bima Arya menjelaskan bahwa penilaian Batch III Regional Sumatera menitikberatkan pada tiga aspek utama yang belum pernah dinilai sebelumnya. Aspek pertama adalah kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan Forkopimda.
“Pertama, para kepala daerah diuji sejauh mana memiliki kepemimpinan dalam membangun hubungan dan sinergi dengan Forkopimda. Ini salah satu ujian terberat bagi kepala daerah, bagaimana membangun komunikasi, sinergi dengan unsur Forkopimda,” ujar Bima.
Menurutnya, komunikasi antarlembaga tidak boleh berhenti pada pertemuan formal atau sekadar memenuhi agenda protokoler. Kepala daerah dituntut mampu membangun hubungan yang terbuka dan merangkul seluruh unsur, baik melalui komunikasi formal maupun informal, demi menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.
Aspek kedua menyangkut kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bima menegaskan, layanan Dukcapil merupakan salah satu wajah paling nyata kehadiran negara karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Negara bukan sekadar hadir di panggung retorika, namun negara harus hadir di loket-loket Dukcapil. Negara hadir ketika seorang petugas loket dengan wajah yang ramah menyampaikan kepada warga yang antre,” tegasnya.
Penekanan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik tidak cukup dinilai dari gedung yang megah atau sistem digital yang canggih. Kecepatan, kepastian prosedur, keramahan petugas, dan kemudahan warga memperoleh dokumen kependudukan merupakan bagian penting dari ukuran keberhasilan pemerintah.
Sementara itu, aspek ketiga berfokus pada kemampuan pemerintah daerah mengawal pertumbuhan ekonomi. Bima menyampaikan bahwa daerah harus mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal, baik dari sisi produksi maupun konsumsi, sebagaimana arah kebijakan Presiden Republik Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang government spending, bukan hanya menekan angka SILPA, namun pertumbuhan ekonomi adalah membangun ekosistem dan mengidentifikasi semua potensi yang ada untuk selanjutnya didorong baik produksi maupun konsumsinya,” pungkas Bima.
Bagi Pemko Medan, tiga aspek tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif. Sinergi Forkopimda harus menghasilkan koordinasi yang berdampak, pelayanan Dukcapil harus semakin memudahkan masyarakat, dan kebijakan ekonomi perlu memberi ruang bagi potensi lokal untuk berkembang.
Sebab, penghargaan memang dapat menjadi kebanggaan pemerintah daerah. Namun, bagi masyarakat, prestasi paling terasa adalah ketika urusan administrasi semakin mudah, koordinasi pemerintahan berjalan baik, dan peluang ekonomi benar-benar terbuka. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa sering menerima apresiasi, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.(***)
