Rico Waas Tegaskan Aset Wakaf Harus Diselamatkan, Kajati Sumut Dorong Pembentukan Satgas
MEDAN – Tanah wakaf bukan sekadar aset berupa bidang tanah atau bangunan. Di dalamnya terdapat amanah umat yang harus dijaga agar tidak hilang, berpindah tangan, apalagi menjadi objek sengketa berkepanjangan. Karena itu, Pemerintah Kota Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penataan serta penyelamatan aset wakaf.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir sekaligus pengarahan mengenai aspek hukum pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan itu, sebanyak 17 persil tanah wakaf diserahkan Rico Waas kepada para nazir. Penyerahan tersebut disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, serta dihadiri Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan Hanif, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, Sahrul.
Rico mengungkapkan, persoalan tanah wakaf telah menjadi salah satu pengaduan masyarakat yang diterimanya, bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut amanah keagamaan sekaligus kepentingan masyarakat luas.
Di lapangan, berbagai persoalan ditemukan. Mulai dari dokumen tanah wakaf yang tidak lagi ditemukan, perubahan nama kepemilikan sertifikat menjadi atas nama pihak lain, hingga penyerahan tanah yang hanya didasarkan pada surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang memadai.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Untuk itu, Rico meminta dukungan Kejati Sumut, Kejari Medan, dan Kejari Belawan dalam memberikan pendampingan serta arahan hukum. Ia juga mendorong penguatan peran BPN dan BWI agar proses penataan, sertifikasi, serta pengamanan aset wakaf di Kota Medan memiliki kepastian hukum dan berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin menilai perlindungan tanah wakaf harus menjadi perhatian bersama. Ia mendorong Pemko Medan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama. Satgas tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk menginventarisasi, memetakan, dan mempercepat penyelesaian persoalan aset keagamaan.
Muhibuddin menjelaskan, masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat maupun yang masih bermasalah. Karena itu, sinkronisasi data harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah dan instansi terkait menyusun strategi penyelesaian.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan kurang lebih 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian. Di dalam kelompok tersebut, sekitar 100 bidang disebut menghadapi persoalan atau sengketa.
Muhibuddin berharap Satgas segera dibentuk dan menyusun strategi serta jadwal kerja yang terukur. Ia bahkan mendorong agar percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kajati Sumut juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait harus ikut memberikan perlindungan, terutama ketika para pengelola menghadapi persoalan administrasi maupun hukum.
“Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan,” tegas Muhibuddin.
Lebih jauh, ia mendorong agar tanah wakaf tidak hanya dipertahankan status hukumnya, tetapi juga dikembangkan secara produktif sesuai dengan ikrar dan peruntukannya. Lahan di sekitar masjid, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti tenant UMKM yang menjual makanan, buku, perlengkapan salat, dan kebutuhan masyarakat. Hasil pengelolaannya dapat membantu membiayai operasional serta pemeliharaan rumah ibadah.
Pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman juga dapat dilakukan secara profesional dan tertata, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan. Bahkan, wakaf produktif dinilai berpotensi membangun sumber pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan lanjut usia, lembaga pendidikan, hingga pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Namun, pengembangan tersebut harus dibarengi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Muhibuddin meminta para nazir tertib administrasi, menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun, serta memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan juga perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik dalam pengelolaan wakaf.
Di akhir arahannya, Muhibuddin meminta Kejari Medan dan Kejari Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Jika ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas.
Dorongan pembentukan Satgas ini menjadi langkah penting untuk memastikan penyelamatan tanah wakaf tidak berhenti pada pendataan dan penyerahan sertifikat. Sebab, sertifikat memang menjadi bukti kepastian hukum, tetapi perlindungan aset membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Jangan sampai tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan umat justru lebih sibuk diperebutkan daripada dimanfaatkan.(***)
