Hadiri Forum BSKDN Kemendagri, Wawali Harris Bobihoe Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan
JAKARTA – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Forum Diskusi Aktual yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis”, Kamis (16/7/2026), di Jakarta Pusat.
Forum yang digelar secara luring dan daring tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si, mewakili Kepala BSKDN Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan Program Cek Kesehatan Gratis dapat berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” ujar Fahsul Falah.
Ia menjelaskan, berbagai masukan yang dihimpun dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menekankan bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor utama agar program tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Penguatan peran pemerintah daerah dalam Program Cek Kesehatan Gratis sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang mendorong sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah,” kata Harris Bobihoe.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung program tersebut, mulai dari penyelenggaraan layanan cek kesehatan gratis di ruang-ruang publik hingga penguatan jaminan kesehatan melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Dalam setiap kesempatan kami terus menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis di ruang publik serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Bekasi,” ujarnya.
Hingga Juni 2026, Pemerintah Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga telah memperoleh layanan Cek Kesehatan Gratis atau sekitar 95 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga terus memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia melalui pembentukan Sekolah Lansia, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif.
Meski demikian, Harris mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, terutama terkait keterbatasan tenaga kesehatan. Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Kami terus melakukan evaluasi dan menerima berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, sangat kami harapkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengajak seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan agenda kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan kesehatan nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.(***)
