Di Kabupaten Karo, APBD tampaknya bukan lagi sekadar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ia perlahan menjelma menjadi “Anggaran Pesta dan Belanja Doyan.” Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk membenahi jalan rusak, memperkuat pelayanan kesehatan, dan membantu warga yang masih jungkir balik memenuhi kebutuhan hidup, justru terlihat sibuk melayani selera perut dan kenyamanan para pejabat.
Mari mulai dari sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menganggarkan sekitar Rp1,6 miliar untuk pemeliharaan kendaraan dinas perorangan. Nilainya fantastis. Kalau mobil-mobil itu bisa bicara, mungkin mereka akan berkata, “Kami dirawat lebih baik daripada puskesmas dan pasien yang antre sejak subuh.”
Entah kendaraan dinas itu berjenis mobil atau pesawat tempur, yang jelas biaya perawatannya cukup membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan-jangan setiap ganti oli disertai spa, facial, dan pijat refleksi. Sebab sulit membayangkan kendaraan dinas biasa membutuhkan biaya yang setara dengan pembangunan fasilitas kesehatan desa.
Belum selesai soal mobil, kita diajak menengok dapur kekuasaan. Di Sekretariat DPRD Kabupaten Karo, tersedia anggaran sekitar Rp1,6 miliar untuk makanan dan minuman harian pimpinan dewan. Rupanya, dalam dunia politik lokal, urusan perut adalah bagian paling strategis dari pembangunan.
Dengan angka sebesar itu, publik tentu berhak membayangkan menu yang disajikan. Apakah setiap pagi diawali dengan kopi luwak impor, siang dengan steak wagyu, dan malam ditutup dessert berlapis emas? Sebab jika hanya kopi, nasi, dan lauk biasa, rasanya lidah rakyat pun ikut ingin duduk di kursi pimpinan DPRD.
Tidak mau kalah, Sekretaris Daerah juga memiliki anggaran makan dan minum harian sekitar Rp915 juta. Hampir satu miliar rupiah hanya untuk konsumsi rutin. Sebuah angka yang membuat banyak keluarga di Karo terdiam sambil menghitung harga beras, minyak goreng, dan uang sekolah anak.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pemandangan ini terasa seperti satire yang menulis dirinya sendiri. Jalan berlubang boleh menunggu, fasilitas kesehatan bisa antre, yang penting meja makan pejabat tidak pernah kekurangan hidangan.
Ironisnya, semua itu dibungkus rapi dengan kalimat sakral: “sesuai aturan.” Di negeri ini, selama sebuah pengeluaran punya stempel regulasi, maka logika dan rasa kepatutan sering kali dianggap tidak lagi relevan. Seolah-olah hukum administrasi bisa sekaligus menghapus pertanyaan moral.
Tokoh masyarakat Ikuten Sitepu menilai pola belanja ini layak menjadi perhatian serius. Dan memang benar, sebab persoalan utama bukan sekadar soal legal atau tidak, melainkan soal empati. Ketika uang rakyat lebih cepat mengalir ke ruang konsumsi pejabat dibanding kebutuhan dasar masyarakat, kepercayaan publik ikut terkikis sedikit demi sedikit.
Rakyat tentu tidak anti pejabat makan enak. Namun ada perbedaan besar antara kebutuhan operasional dan kemewahan yang dibiayai dari pajak masyarakat. Uang APBD bukan kartu kredit tanpa batas yang dapat dipakai untuk memenuhi gaya hidup birokrasi.
Jika semua ini memang wajar dan proporsional, maka membuka rincian anggaran secara transparan seharusnya bukan hal yang menakutkan. Justru keterbukaan akan membungkam kecurigaan. Tetapi jika penjelasan selalu lebih tipis daripada nilai anggarannya, maka pertanyaan publik akan terus menggema.
Kabupaten Karo tidak membutuhkan pejabat yang pandai menyusun daftar menu. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memahami bahwa setiap rupiah APBD berasal dari keringat rakyat. Dan keringat itu semestinya kembali menjadi pelayanan, bukan berubah menjadi santapan mewah di meja kekuasaan.(***)
