Kardinal Suharyo Sapa Polda Kaltim, Ingatkan Polisi: Seragam Tegas, Hati Tetap Berintegritas
BALIKPAPAN – Menjadi polisi bukan sekadar soal seragam, pangkat, dan kewenangan. Di balik tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, ada manusia yang membutuhkan kekuatan iman, kejernihan hati, serta integritas agar pengabdian tidak kehilangan arah.
Pesan itulah yang mengemuka dalam kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo ke Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui pelayanan pastoral bagi anggota TNI dan Polri beragama Katolik, Kardinal menegaskan bahwa iman dan pengabdian kepada negara bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Sebab, menjalankan tugas dengan tegas tidak berarti harus kehilangan belas kasih. Begitu pula menegakkan hukum tidak cukup hanya berbekal kewenangan, tetapi juga membutuhkan hati nurani yang tetap terjaga.
Dalam penjelasannya, Kardinal Suharyo mengungkapkan bahwa keberadaan Ordinariat Militer Indonesia (OCI) memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.
Pada November 1949, ketika Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, Menteri Pertahanan menginisiasi pembentukan unit pelayanan mental dan rohani bagi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Tidak lama kemudian, Gereja Katolik membentuk pelayanan khusus bagi umat Katolik di lingkungan angkatan perang.
Kehadiran pelayanan tersebut bukan sekadar urusan keagamaan di tengah barisan prajurit. Lebih dari itu, Gereja turut mengambil bagian dalam perjalanan bangsa melalui pendampingan rohani bagi mereka yang mengemban tugas mempertahankan negara.
Menariknya, pelayanan khusus semacam keuskupan militer pada masa itu hanya terdapat di sejumlah negara, antara lain Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia.
Namun, Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Pelayanan pastoral tidak hanya menjangkau anggota militer, tetapi juga anggota kepolisian yang beragama Katolik.
“Keuskupan ini sangat khusus karena di Indonesia tentara dan polisi yang beragama Katolik dilayani secara khusus. Keutuhan pelayanan yang mencakup anggota militer dan polisi ini hanya ada di Indonesia,” kata Kardinal Suharyo.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, pelayanan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan rohani dapat berjalan berdampingan dengan tugas pertahanan dan keamanan. Institusi negara memiliki tanggung jawab profesional, sementara Gereja hadir mendampingi kehidupan iman umatnya.
Dengan kata lain, urusan menjaga keamanan negara memang membutuhkan aturan, disiplin, dan ketegasan. Namun, merawat manusia yang menjalankan tugas itu juga tidak kalah penting. Sebab, seragam boleh sama, tetapi pergulatan batin setiap orang tentu berbeda.
Warisan Soegijapranata: 100 Persen Katolik, 100 Persen Indonesia
Kardinal Suharyo juga mengingatkan eratnya hubungan sejarah Gereja Katolik dengan perjalanan kebangsaan Indonesia, terutama melalui pemikiran Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, uskup pribumi pertama yang dikenal dengan semboyan “100 persen Katolik, 100 persen Indonesia”.
Bagi Kardinal, semboyan tersebut bukan sekadar penegasan identitas keagamaan. Di dalamnya terkandung tanggung jawab untuk tetap setia pada iman sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.
“Sejarah itu kami yakini menjadi tanggung jawab sejarah bagi umat Katolik di Indonesia, dan tentu saja secara khusus bagi TNI dan Polri,” tuturnya.
Pesan tersebut terasa relevan bagi aparat yang sehari-hari berhadapan dengan beragam persoalan masyarakat. Pengabdian kepada negara tidak berhenti pada pelaksanaan perintah atau penyelesaian tugas administratif. Ada tanggung jawab moral yang menyertainya, terutama ketika kewenangan bersentuhan langsung dengan kepentingan dan hak masyarakat.
Sebab, masyarakat tentu berharap aparat yang tegas bukan hanya ketika berhadapan dengan pelanggaran, tetapi juga mampu bersikap adil ketika menghadapi siapa pun. Hukum tidak semestinya menjadi tajam karena siapa yang dihadapi, lalu mendadak tumpul karena siapa yang berada di belakangnya.
Di titik inilah integritas menjadi penting. Ia bukan sekadar kata yang enak diucapkan dalam pidato atau slogan yang terpampang di dinding kantor, melainkan nilai yang harus terlihat dalam keputusan dan tindakan sehari-hari.
Dua Ketaatan, Satu Tanggung Jawab Pengabdian
Kardinal Suharyo turut menjelaskan perkembangan pelayanan pastor di lingkungan TNI dan Polri. Pada masa lalu, Gereja pernah mengutus sejumlah pastor untuk menjalankan pelayanan sebagai bagian dari lingkungan militer. Seiring perubahan zaman, pola pelayanan tersebut mengalami perkembangan.
Kini, OCI kembali mendorong kehadiran imam yang memberikan perhatian khusus kepada umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Romo Yos Bintoro menjadi salah satu figur yang berperan dalam memperkuat pelayanan tersebut.
Menurut Kardinal, pelayanan di lingkungan militer memiliki tantangan tersendiri. Seorang imam yang bertugas dalam lingkungan tersebut harus memahami dua bentuk ketaatan, yakni ketaatan kepada pimpinan Gereja dan ketaatan sebagai prajurit kepada komandan.
“Sebagai imam dia taat kepada uskupnya, tetapi sebagai tentara dia harus taat kepada komandan. Itu kadang-kadang tidak mudah dijalankan,” kata Kardinal.
Situasi itu menunjukkan bahwa pengabdian memiliki dimensi yang tidak selalu sederhana. Disiplin institusi tetap harus dijalankan, sementara tanggung jawab moral dan spiritual juga perlu dirawat.
Dalam kehidupan kepolisian, prinsip tersebut dapat menjadi pengingat bahwa profesionalitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, melainkan juga kemampuan mempertanggungjawabkan tindakan secara etis dan hukum.
Sebab, perintah memang harus dijalankan sesuai ketentuan. Namun, integritas juga menuntut setiap aparat memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Disiplin tanpa nurani berisiko menjadi rutinitas, sedangkan niat baik tanpa tanggung jawab bisa kehilangan arah.
Menyapa Umat, Merawat Kemanusiaan
Kunjungan pastoral ke Balikpapan merupakan bagian dari upaya OCI untuk menyapa umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri di berbagai daerah. Kardinal Suharyo berharap pelayanan serupa dapat menjangkau seluruh Indonesia.
Khusus di Kalimantan Timur, pelayanan tersebut juga dilakukan bersama Keuskupan Agung Samarinda. Kehadiran Romo Moses Komela Avan sebagai Vikaris Jenderal menjadi bagian dari sinergi pelayanan Gereja di wilayah tersebut.
Pada sore hari, rombongan dijadwalkan bertemu dan melaksanakan ibadah bersama anggota TNI dan Polri yang beragama Katolik.
Pertemuan itu mungkin berlangsung sederhana. Tidak harus disertai seremoni besar atau rangkaian pidato panjang untuk menghadirkan makna. Bagi pelayanan pastoral, menyapa umat di tempat mereka bertugas merupakan bagian penting dari pendampingan iman.
Di balik seragam dan pangkat, seorang polisi atau prajurit tetaplah manusia. Mereka memiliki keluarga, kegelisahan, harapan, serta pergulatan pribadi yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.
Karena itu, kehadiran Gereja bukan untuk mengambil alih tugas institusi negara, apalagi masuk ke ranah politik praktis. Gereja hadir untuk mendampingi kehidupan rohani umat, menguatkan nilai kasih, dan mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tanggung jawab.
Pada akhirnya, iman tidak membuat aparat meninggalkan ketegasan. Sebaliknya, iman yang dihayati dengan baik diharapkan membantu seseorang menggunakan ketegasan secara bijaksana, kewenangan secara bertanggung jawab, dan kekuasaan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.
Sebab, menjaga keamanan memang membutuhkan keberanian. Menegakkan hukum membutuhkan ketegasan. Tetapi menjaga kepercayaan masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar: integritas.
Dan integritas, sebagaimana iman, tidak cukup hanya terlihat saat upacara atau terdengar dalam sambutan. Ukurannya justru muncul ketika seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab, antara jalan pintas dan aturan, serta antara sekadar terlihat benar dan sungguh-sungguh melakukan hal yang benar.
Di situlah pesan Kardinal Suharyo menemukan relevansinya: ketika iman menjadi sumber kekuatan dan integritas menjadi pedoman tindakan, pengabdian kepada negara bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga jalan pelayanan kepada sesama.(***)
