Kejagung Periksa Saksi dari Foster Oil & Energy dalam Kasus KSO Migas Bekasi
JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi di Kota Bekasi terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd., Selasa (20/10/2026).
Saksi berinisial HA tersebut memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Menurut keterangan resmi Kejaksaan, langkah tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Rentang waktu kerja sama yang mencapai 15 tahun tentu membuat perkara ini menarik untuk dicermati. Namun, dalam penegakan hukum, panjangnya periode kerja sama bukanlah bukti pelanggaran. Penyidik tetap harus mengurai fakta, menelusuri dokumen, dan menguji setiap keterangan sebelum menarik kesimpulan hukum.
Kerja Sama Migas dalam Pusaran Penyidikan
Kerja sama operasi di sektor minyak dan gas bumi melibatkan pengelolaan kegiatan usaha, pembagian tanggung jawab, serta pelaksanaan ketentuan kontraktual dan regulasi yang berlaku. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan, penelusuran perlu dilakukan secara menyeluruh agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dalam perkara KSO antara PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP ini, Kejaksaan belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan HA maupun dugaan penyimpangan spesifik yang sedang didalami terhadap saksi tersebut.
Dengan demikian, belum tepat menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Status saksi bukanlah penetapan sebagai tersangka, apalagi putusan bersalah.
Meski begitu, proses penyidikan patut menjadi perhatian publik. Pengelolaan sumber daya energi membutuhkan tata kelola yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat dugaan penyimpangan, proses hukum harus mampu mengungkapnya berdasarkan bukti yang sah.
Penyidikan Harus Mengungkap Fakta, Bukan Sekadar Prosedur
Kejaksaan menyatakan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan HA menjadi salah satu tahapan untuk melengkapi kebutuhan pembuktian. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, alat bukti yang dikumpulkan, serta langkah hukum yang dinilai perlu oleh penyidik.
Dalam perkara yang menyangkut pengelolaan migas selama bertahun-tahun, masyarakat tentu berharap proses hukum mampu memberikan kejelasan mengenai bagaimana kerja sama dijalankan dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Sebab, dalam urusan minyak dan gas, yang perlu dijaga bukan hanya kelancaran operasional dan nilai ekonominya, tetapi juga akuntabilitas pengelolaannya. Jangan sampai persoalan baru terlihat terang setelah bertahun-tahun berlalu dan penyidik mulai membuka kembali jejak dokumen.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar berapa banyak saksi yang dipanggil, melainkan seberapa kuat fakta berhasil dibuktikan dan seberapa jelas pertanggungjawaban hukum ditegakkan.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan berikutnya. Dengan tetap menghormati proses hukum dan hak setiap pihak, pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan tata kelola KSO migas di Kota Bekasi.(***)
