Ketika Petugas BPS Mengetuk Pintu: Jangan Panik, Mereka Bukan Penagih Utang

Ada satu ketukan di pintu yang sering membuat orang spontan mengintip dari balik gorden. Bukan karena takut, tetapi karena penasaran. “Siapa lagi, ya?” Apalagi kalau yang datang membawa map, rompi, dan tanda pengenal. Tenang, kalau itu petugas Badan Pusat Statistik (BPS), mereka datang bukan untuk menagih cicilan, apalagi menghitung isi dompet.

Itulah pesan yang ingin ditegaskan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat menerima kunjungan sekaligus menjalani pendataan ekonomi dari BPS Kota Bekasi yang dipimpin Kepala BPS Kota Bekasi, Robert Rony S. Melalui kesempatan tersebut, Tri mengajak masyarakat agar menyambut petugas BPS dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya.

Satirnya sederhana. Kita sering mengeluh kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Bantuan dianggap kurang pas, program dinilai meleset, bahkan pembangunan kadang dianggap tidak sesuai kebutuhan. Namun ketika petugas datang untuk mengumpulkan data, sebagian orang justru memilih menutup pintu atau menjawab sekadarnya.

Padahal, kebijakan yang baik hampir selalu lahir dari data yang baik. Pemerintah tidak bisa menyusun peta ekonomi hanya berdasarkan firasat, apalagi membaca komentar media sosial. Yang dibutuhkan adalah fakta di lapangan, dan itulah pekerjaan BPS.

Tri Adhianto menegaskan bahwa data yang dikumpulkan menjadi dasar penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, memetakan kondisi ekonomi masyarakat, hingga merancang program yang lebih tepat sasaran. Semakin akurat datanya, semakin besar peluang kebijakan menjawab kebutuhan warga.

Masih ada juga kekhawatiran klasik: “Nanti datanya dipakai buat pajak, ya?” Kekhawatiran itu dijawab dengan penjelasan bahwa seluruh informasi yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik resmi negara, bukan untuk penagihan pajak, penegakan hukum, atau urusan lain yang sering memicu rasa waswas.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS juga didampingi Ketua RT dan Ketua RW setempat. Kehadiran aparatur wilayah ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk membantu memastikan pendataan berjalan lancar, responden tepat sasaran, dan wilayah yang didata benar-benar sesuai.

Pada akhirnya, statistik memang tidak semenarik video viral atau headline sensasional. Angka-angka di dalamnya mungkin terlihat membosankan. Namun justru dari angka-angka itulah pemerintah membaca wajah sebuah kota—berapa yang bekerja, berusaha, bertahan, dan membutuhkan perhatian lebih.

Karena pembangunan yang baik tidak dibangun di atas asumsi, melainkan di atas data. Dan data yang berkualitas hanya lahir ketika masyarakat bersedia membuka pintu, meluangkan sedikit waktu, lalu menjawab dengan jujur. Kadang, perubahan besar memang dimulai dari percakapan sederhana di teras rumah.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *