KNMP Medan Diminta Segera Jalan, Jangan Sampai Nelayan Cuma Kebagian Spanduk Program
MEDAN — Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, mulai dimatangkan. Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan terhadap program prioritas nasional tersebut dan meminta realisasinya tidak terlalu lama berhenti di ruang rapat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan itu membahas rencana pembangunan KNMP yang ditujukan untuk menata kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Rico Waas menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia meminta KNMP segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan serta kepastian harga di pasar.
“KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan,” ujar Rico Waas.
Pernyataan itu terdengar sederhana. Tetapi dalam proyek pembangunan kawasan pesisir, kata “segera” biasanya memiliki perjalanan yang cukup panjang—mulai dari perencanaan, penganggaran, penataan lahan, pembangunan infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga memastikan program benar-benar digunakan masyarakat.
Jadi, tantangannya bukan sekadar membangun kampungnya.
Yang lebih penting adalah memastikan kampung tersebut benar-benar menjadi tempat nelayan meningkatkan penghidupan.
Jangan Sampai Nelayan Hanya Jadi Penonton
Rico juga menyoroti persoalan yang selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam kehidupan nelayan, yakni rantai distribusi hasil tangkapan.
Menurutnya, distribusi harus berjalan transparan dan mampu memberikan nilai jual yang adil bagi nelayan.
“Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil,” tegasnya. Poin ini penting.
Sebab membangun kawasan nelayan tanpa memperbaiki tata niaga hasil perikanan ibarat membangun rumah bagus tetapi lupa membuat jalan keluar.
Nelayan mungkin memiliki fasilitas yang lebih baik, tetapi kalau harga hasil tangkapan tetap ditentukan secara tidak transparan, maka peningkatan kesejahteraan akan sulit dicapai.
Di sinilah aspek tata kelola menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan setiap rantai program berjalan transparan, memiliki mekanisme pengawasan dan memberikan manfaat yang dapat diukur.
Jangan sampai pembangunan fisiknya selesai, tetapi persoalan ekonomi nelayan tetap tinggal di tempat.
Modernisasi Jangan Sekadar Memodernkan Bangunan
Wakil Sah PPK KNMP, Lufti F. Purba, mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, KNMP membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu dengan menyatukan ekosistem perikanan dalam satu kawasan.
Konsep tersebut tentu menarik. Tetapi ukuran keberhasilannya nanti bukan terletak pada seberapa modern bangunan yang berdiri.
Ukuran paling sederhana adalah: apakah nelayan lebih sejahtera?
Kalau pendapatan meningkat, akses terhadap fasilitas membaik, hasil tangkapan memiliki pasar yang lebih jelas, dan rantai distribusi berlangsung secara adil, maka modernisasi tersebut punya arti.
Sebaliknya, jika bangunan berdiri megah sementara nelayan masih kesulitan menjual hasil tangkapan dengan harga layak, program tersebut berisiko menjadi proyek yang bagus difoto tetapi kurang terasa manfaatnya.
Karena itu, keterlibatan berbagai perangkat daerah menjadi penting.
Dalam audiensi tersebut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan John Ester Lase, serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.
Komposisi lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan memang tidak bisa ditangani satu instansi saja.
Ada urusan tata ruang, infrastruktur, ekonomi, perikanan, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.
Program Nasional, Manfaat Harus Lokal
KNMP merupakan program prioritas nasional yang diarahkan untuk menata kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Karena itu, keberhasilannya di Medan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah menerjemahkan program tersebut ke dalam kebutuhan nyata warga Nelayan Indah.
Pembangunan harus memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.
Sebab masyarakat tidak hidup dari jargon program.
Nelayan hidup dari hasil tangkapan. Dan hasil tangkapan baru menjadi kesejahteraan kalau ada harga yang layak, distribusi yang adil, fasilitas yang memadai, serta tata kelola yang transparan.
Maka permintaan Wali Kota Medan agar KNMP segera direalisasikan patut diterjemahkan bukan sekadar sebagai permintaan mempercepat pembangunan fisik.
Lebih dari itu, percepatan harus berarti mempercepat manfaat.
Jangan sampai KNMP cepat berdiri, tetapi kesejahteraan nelayan masih diminta bersabar.
Sebab kalau begitu, kampungnya mungkin sudah Merah Putih.
Tetapi nasib nelayannya jangan sampai tetap merah karena biaya tinggi dan putih karena dompet kosong.(***)
