Kalau biasanya orang datang ke Medan untuk berburu kuliner atau membawa pulang bika ambon, kali ini tamu dari Aceh Tengah datang dengan misi yang berbeda. Oleh-oleh yang dicari bukan makanan khas, melainkan resep bagaimana mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semakin maksimal.
Selasa (7 April 2026), DPRD Kota Medan menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tengah beserta jajaran sekretariatnya. Agenda utamanya cukup menarik: bertukar pengalaman mengenai strategi pengelolaan pajak daerah dan upaya meningkatkan penyerapan PAD.
Rombongan diterima oleh Anggota DPRD Kota Medan, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Kombinasi yang tepat, mengingat dua instansi ini menjadi “dapur” bagi banyak sumber pendapatan daerah.
Suasana kunjungan kerja pun lebih mirip forum bertukar pengalaman daripada sekadar seremoni. Karena urusan PAD memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan slogan. Dibutuhkan strategi, sistem yang rapi, serta pengawasan yang konsisten agar potensi pendapatan benar-benar berubah menjadi pemasukan nyata.
Satu per satu sumber pajak dibahas. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, hingga pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir tepi jalan umum. Daftarnya memang panjang, tetapi tantangannya sama: bagaimana memastikan seluruh potensi tersebut dapat dipungut secara optimal tanpa memberatkan masyarakat.
Yang menarik, parkir kembali menjadi salah satu topik favorit. Mungkin karena hampir semua orang pernah membayar parkir, tetapi tidak semua orang tahu ke mana akhirnya uang parkir itu bermuara. Di sinilah pentingnya tata kelola yang transparan agar masyarakat merasa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik.
Kunjungan seperti ini membuktikan bahwa pembangunan daerah tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Kadang, kemajuan justru lahir dari kesediaan untuk saling belajar dan berbagi praktik baik antar daerah. Karena setiap daerah memiliki tantangan berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi DPRD Kota Medan, forum ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan PAD dilakukan melalui sinergi antara legislatif dan perangkat daerah. Sementara bagi DPRK Aceh Tengah, diskusi ini bisa menjadi referensi untuk memperkuat strategi pengelolaan pendapatan di daerahnya.
Pada akhirnya, kunjungan kerja akan terasa bermanfaat jika yang dibawa pulang bukan hanya map berisi materi presentasi atau foto bersama, tetapi juga ide-ide yang benar-benar diterapkan setelah kembali ke daerah masing-masing. Sebab inspirasi yang hanya disimpan di dalam folder komputer tidak akan pernah menambah PAD.
Kalau hasil diskusi ini nanti melahirkan sistem pengelolaan pajak yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin baik, dan pendapatan daerah yang terus meningkat, maka kunjungan tersebut bisa dibilang sukses. Karena ternyata, oleh-oleh terbaik dari sebuah perjalanan dinas bukanlah cendera mata, melainkan ilmu yang bisa menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)
