Lantik 15 Pejabat Bapenda Sumut, Bobby Nasution Bidik Optimalisasi PAD di Tengah Efisiensi Anggaran
MEDAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tumpuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga roda pembangunan tetap berputar. Di tengah pemangkasan dana transfer pusat dan menyusutnya APBD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dituntut bekerja lebih keras. Sebab, pembangunan tak cukup hanya bermodal rencana, sementara sumber pendanaannya harus terus dicari dan dioptimalkan.
Pesan itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, saat mengukuhkan dan melantik 15 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bapenda Sumut, Jumat (23/10/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, berdasarkan keputusan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.
Timur menyebut Bapenda sebagai “jantung” pembangunan daerah karena berperan penting dalam memompa pendapatan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Menurutnya, Bapenda mengelola tujuh jenis pajak serta retribusi daerah dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan tanggung jawab sebesar itu, optimalisasi pendapatan bukan sekadar target di atas kertas, melainkan pekerjaan yang hasilnya harus terlihat.
“Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Timur saat membacakan arahan Gubernur Sumut. Analogi jantung itu cukup jelas: jika aliran pendapatan tersendat, program pembangunan pun berisiko ikut kehilangan tenaga. Karena itu, urusan menggali potensi PAD tak bisa dikerjakan dengan pola lama yang hanya menunggu angka masuk.
Tantangan fiskal Sumut pada 2027 juga tidak ringan. Timur menyampaikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat berkurang sebesar Rp1,125 triliun. Dampaknya, struktur APBD Sumut disebut turun dari Rp13,101 triliun pada 2026 menjadi Rp11,929 triliun pada 2027. Anggaran menyusut, sementara kebutuhan pembangunan tetap menunggu penyelesaian. Dalam situasi seperti ini, kreativitas mencari pendapatan menjadi semakin penting.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta memetakan potensi pajak dan retribusi secara maksimal. Seluruh langkah tersebut harus terukur dan berbasis data. Dengan begitu, upaya meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada target tahunan, tetapi juga pada kemampuan membaca potensi yang selama ini belum tergarap optimal.
Timur juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan perpajakan yang cepat, praktis, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta bebas dari korupsi harus menjadi prinsip utama. Sebab, kepatuhan wajib pajak tidak cukup dibangun melalui kewajiban membayar, tetapi juga melalui kepercayaan terhadap pengelolaan uang yang mereka setorkan. Masyarakat tentu lebih mudah diajak patuh jika pelayanan tidak berbelit-belit dan pertanggungjawaban dapat ditelusuri.
Di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, para pejabat baru diharapkan membangun kepemimpinan yang solid, mengayomi, dan mampu mendorong peningkatan kinerja. “Gunakan potensi diri, optimalkan pelayanan, dan jangan kecewakan amanah ini,” tegas Timur. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar pergantian kursi, melainkan tanggung jawab untuk menghasilkan perubahan yang bisa diukur.
Timur berharap seluruh pejabat segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD Sumut. Pada akhirnya, keberhasilan Bapenda tidak cukup dinilai dari banyaknya pejabat yang dilantik atau rapinya susunan organisasi. Ukurannya adalah seberapa optimal potensi pendapatan digali, seberapa baik pelayanan diberikan, dan seberapa besar hasilnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebab, ketika APBD menyusut, yang dibutuhkan bukan sekadar instruksi untuk bekerja lebih keras, melainkan strategi yang tepat dan hasil yang benar-benar terasa.(***)
