Di Kota Medan, suara masyarakat kembali menggema melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Reses V (Kelima) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026. Dari Daerah Pemilihan Medan 1 sampai Medan 5, keluhan yang disampaikan warga masih setia pada tema yang sudah akrab di telinga: infrastruktur yang belum tuntas, kualitas pelayanan publik yang masih perlu dipoles, hingga bantuan sosial yang belum merata seperti sinyal Wi-Fi di sudut rumah.
Keluhan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026. Sebuah forum resmi yang bagi masyarakat ibarat ruang pengaduan paling elegan, tempat jalan berlubang, drainase mampet, dan lampu jalan yang redup akhirnya mendapatkan kesempatan untuk “berbicara” melalui suara para wakil rakyat.
Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala dan Zulkarnaen. Ketiganya memimpin jalannya sidang dengan tenang, sementara di luar gedung, masyarakat masih berharap drainase juga bisa dipimpin agar tahu ke mana air harus mengalir.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, para anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta camat se-Kota Medan. Dengan kehadiran yang lengkap ini, warga tentu berharap yang pulang dari ruang paripurna bukan hanya membawa map dan notulen, tetapi juga tekad untuk membuat keluhan masyarakat segera naik kelas menjadi program nyata.
Agenda utama hari itu adalah penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dari Daerah Pemilihan Medan 1 hingga Medan 5.
Dapil Medan 1 (Barat, Baru, Petisah, Helvetia) dibacakan Robi Barus, Dapil Medan 2 (Belawan, Marelan, Labuhan, Deli) dibacakan Tia Ayu Anggraini SKem MH, Dapil Medan 3 (Perjuangan, Tembung, Timur) dibacakan H Doli Indra Rangkuti SE, Dapil Medan 4 (Amplas, Area, Denai, Kota) dibacakan Fauzi SH, Dapil Medan 5 (Johor, Maimun, Polonia, Selayang, Sunggal, Tuntungan) dibacakan H Iswanda Ramli SE.
Reses sendiri adalah momen ketika anggota dewan turun ke lapangan untuk mendengar langsung suara rakyat. Sebuah kegiatan yang membuktikan bahwa warga Medan sebenarnya tidak kekurangan ide, hanya kadang kekurangan saluran air yang lancar.
Dari Medan 1 sampai Medan 5, aspirasi yang muncul terdengar sangat familiar. Jalan rusak masih setia menemani aktivitas warga, seolah enggan berpisah.
Drainase juga kembali menjadi bintang utama. Saat hujan turun, air kerap lebih cepat tiba daripada bantuan penanganannya.
Soal air bersih, sebagian warga masih menanti hari ketika membuka keran tidak lagi seperti bermain tebak-tebakan: keluar air atau hanya angin.
Lampu penerangan jalan juga menjadi sorotan. Sebab, malam hari seharusnya gelap karena alam, bukan karena bohlam yang lupa menyala.
Masalah sampah pun tak luput dari perhatian. Warga berharap tumpukan sampah hanya terlihat di tempat pembuangan, bukan di sudut-sudut jalan yang tak bersalah.
Dan tentu saja, banjir tetap masuk daftar aspirasi paling konsisten. Bisa dibilang, jika ada penghargaan “langganan tahunan”, persoalan ini sudah layak mendapat piala bergilir.
Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga menyoroti kualitas pelayanan publik. Ada harapan bahwa mengurus administrasi bisa semudah memesan kopi, bukan seperti menyusun puzzle seribu keping.
Bantuan sosial pun menjadi catatan penting. Warga berharap bantuan tepat sasaran, sehingga yang benar-benar membutuhkan tidak hanya mendapat kabar bahwa bantuan sudah “disalurkan”.
Isu keamanan lingkungan, penyalahgunaan narkoba, dan premanisme juga disampaikan. Sebab, rasa aman adalah fasilitas publik yang nilainya tidak bisa diukur dengan angka APBD.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa hasil reses bukan sekadar kumpulan keluhan, melainkan cermin kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Rico Waas, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya proyek yang berdiri, tetapi dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan warga.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun,” ujar Rico Waas, mengingatkan bahwa beton dan aspal harus berujung pada manfaat, bukan sekadar foto dokumentasi.
Wali Kota Medan itu meminta seluruh perangkat daerah untuk memberi perhatian serius terhadap setiap aspirasi yang disampaikan anggota dewan.
Dengan kata lain, laporan reses ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen tebal yang tersusun rapi di rak, lalu dibuka kembali ketika musim reses berikutnya tiba.
Rico Waas mengaku telah melihat langsung berbagai usulan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa semua laporan tersebut sangat penting, karena di balik setiap usulan terdapat harapan warga yang ingin hidup sedikit lebih nyaman.
Pemerintah Kota Medan, lanjut Rico Waas, akan mengintegrasikan hasil reses ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Tentu saja, semua itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab dalam pemerintahan, niat baik sering kali harus berdiskusi terlebih dahulu dengan angka-angka.
Meski demikian, optimisme tetap dijaga. Sebab harapan adalah bahan bakar utama pembangunan, setelah anggaran disetujui.
Rico Waas berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat membawa Medan menjadi kota yang semakin inklusif dan sejahtera.
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dalam penutupan rapat menyampaikan harapannya agar seluruh aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam program nyata.
Menurutnya, manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata, bukan hanya oleh mereka yang kebetulan tinggal di dekat proyek.
Setelah seluruh laporan dibacakan, tibalah momen simbolis penyerahan dokumen reses dari Wong Chun Sen kepada Rico Waas.
Sebuah map berpindah tangan, namun sesungguhnya yang berpindah adalah titipan harapan ribuan warga Kota Medan.
Di dalam map itu ada cerita tentang jalan becek, gang gelap, drainase mampet, dan keluarga yang berharap bantuan sosial datang tepat waktu.
Paripurna hari itu membuktikan bahwa suara masyarakat tetap memiliki ruang di gedung dewan, meskipun sebagian persoalan yang disampaikan terdengar seperti lagu lama dengan aransemen baru.
Kini masyarakat menunggu bab berikutnya: ketika aspirasi yang dibacakan dengan khidmat benar-benar menjelma menjadi jalan mulus, lingkungan aman, dan pelayanan publik yang lebih sigap.
Sebab bagi warga Kota Medan, rapat paripurna bukan sekadar agenda resmi. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap pidato dan tepuk meja, ada harapan sederhana: hidup yang sedikit lebih baik dari hari kemarin.(***)
