matabangsa.com – Asahan : Komitmen menghadirkan akses pendidikan yang inklusif terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Asahan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Tahapan perencanaan kini memasuki fase krusial dengan dilaksanakannya peninjauan langsung lokasi calon pembangunan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang menjadi syarat penting dalam memastikan legalitas dan kelayakan lahan sebelum pembangunan dimulai. Tim BPN, didampingi Dinsos Asahan, melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi fisik lokasi, mulai dari karakteristik lahan hingga aksesibilitas kawasan.
Peninjauan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis tata ruang, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengumpulkan data lapangan yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan selanjutnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pendampingan ini adalah wujud koordinasi antarinstansi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi terkait, Pemkab Asahan optimistis seluruh tahapan perencanaan dapat berjalan lancar hingga tahap pembangunan.
Ke depan, kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan.
