Hubungan antara pemerintah dan wartawan sering diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Satu bertugas bekerja, yang lain bertugas mengawasi. Keduanya memang tidak harus selalu sepakat, tetapi sama-sama memiliki tujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kamis, 4 Juni 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit, S.E., M.S.P., menerima audiensi Persatuan Wartawan Unit Pemerintah Kota Medan di Ruang Rapat Humas DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan kepengurusan baru Persatuan Wartawan Unit Pemerintah Kota Medan periode 2026–2029 yang sebelumnya telah dilantik oleh Wali Kota Medan pada 7 Mei 2026.
Dalam suasana yang hangat, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara lembaga pemerintah dan insan pers. Sebab keterbukaan informasi publik hanya dapat terwujud apabila ada hubungan yang saling menghormati antara narasumber dan media.
Sedikit satire boleh saja. Kadang kabar baik kalah cepat dibanding kabar yang bikin gaduh. Padahal, masyarakat juga berhak mengetahui program yang berhasil, inovasi yang berjalan, dan pelayanan yang terus diperbaiki. Berita yang seimbang bukan berarti menutup kritik, tetapi memberikan ruang yang sama bagi fakta-fakta positif.
Dalam sambutannya, Erisda Hutasoit menegaskan bahwa insan pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengajak para wartawan untuk terus meliput berbagai kegiatan dan capaian Sekretariat DPRD Kota Medan. Menurutnya, publik perlu mengetahui bagaimana lembaga legislatif beserta sekretariatnya menjalankan fungsi pendukung dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.
“Kami mengundang rekan-rekan wartawan untuk terus menyampaikan informasi yang positif, objektif, dan berimbang kepada masyarakat. Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, namun berbagai inovasi, capaian, dan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah juga perlu diketahui publik agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh,” ujar Erisda.
Audiensi ini sekaligus menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Sekretariat DPRD Kota Medan dan insan pers. Dengan komunikasi yang terbuka, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan semakin cepat, akurat, dan mudah dipahami.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh pemerintah yang terbuka, tetapi juga oleh media yang profesional. Sebab masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap, bukan hanya yang paling ramai. Kritik tetap harus disampaikan, prestasi pun layak diberitakan. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan dipercaya publik.(***)
