249 SPPG Beroperasi di Bekasi, Pengawasan MBG Jangan Sampai Cuma Jago di Atas Kertas
KOTA BEKASI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bekasi kini bukan lagi program dengan skala kecil. Dengan sekitar 249 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, urusan menyediakan makanan bergizi sudah berubah menjadi pekerjaan besar—dan tentu saja, semakin besar programnya, semakin besar pula pekerjaan rumahnya.
Sebab, kalau dapurnya sudah ratusan, yang perlu dipastikan bukan cuma nasi matang dan lauk tersedia. Yang lebih penting, makanan sampai ke penerima dalam kondisi aman, layak, bergizi, dan benar-benar diterima oleh mereka yang memang menjadi sasaran.
Hal itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin rapat koordinasi sinergitas pelaksanaan MBG bersama jajaran terkait di Aula Nonon Sonthanie, Jumat (28/8/2026).
Tri menilai, bertambahnya jumlah SPPG harus dibarengi dengan pengawasan dan koordinasi yang semakin kuat.
“Dengan jumlah dapur SPPG yang sudah mencapai sekitar 249, tentu koordinasi harus semakin kuat. Kita ingin program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Tri.
Kalimat “tepat sasaran” tentu terdengar sederhana. Namun di lapangan, memastikan makanan benar-benar tepat sasaran bukan perkara sekadar menghitung berapa kotak yang keluar dari dapur. Ada bahan baku yang harus diperiksa, proses memasak yang harus diawasi, distribusi yang harus dipastikan, sampai kondisi makanan ketika akhirnya tiba di tangan penerima.
Belum lagi soal keamanan pangan.
Karena MBG bukan program bagi-bagi nasi bungkus untuk sekadar mengganjal perut. Ini program yang menyasar anak-anak dan masyarakat. Salah sedikit dalam urusan keamanan pangan, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar lauk yang kurang enak.
Tri pun meminta seluruh pihak tidak menganggap remeh persoalan tersebut. Berbagai kejadian terkait keamanan pangan yang muncul di sejumlah daerah, menurutnya, harus menjadi bahan pembelajaran bagi Kota Bekasi.
“Kita tentu belajar dari berbagai kejadian yang terjadi di daerah lain. Karena yang kita layani adalah anak-anak dan masyarakat, maka keamanan pangan, kebersihan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Pesannya cukup jelas: jangan sampai semangat mengejar jumlah penerima justru membuat urusan kualitas tertinggal di belakang.
Mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi, semuanya harus mendapat perhatian. Jangan sampai makanan sudah terlihat bergizi di atas kertas, tetapi perjalanan menuju piring penerima justru menyimpan cerita lain.
“Jangan sampai karena kita ingin program ini berjalan cepat, kemudian aspek keamanan dan kualitasnya terabaikan. Kita ingin MBG memberikan manfaat, tetapi juga harus aman bagi penerima manfaat,” ujar Tri.
Di titik inilah pengawasan menjadi penting.
Dengan 249 SPPG, pengawasan tentu tidak bisa mengandalkan laporan yang datang ketika semuanya sudah selesai. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau ada masalah, jangan menunggu menjadi viral dulu baru semua orang sibuk mencari siapa yang harus menjelaskan.
Pemerintah Kota Bekasi juga mendorong komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada rapat, notulen, dan foto bersama. Sebab, masyarakat pada akhirnya tidak makan notulen rapat. Mereka makan makanan yang keluar dari dapur SPPG.
Karena itu, ukuran keberhasilan MBG semestinya sederhana: makanan tersedia, bergizi, aman, distribusinya tepat, dan penerima manfaat benar-benar mendapatkan manfaatnya.
Tri menegaskan Pemerintah Kota Bekasi siap memperkuat sinergi untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan semakin baik.
“Program ini harus kita kawal bersama. Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi agar pelaksanaannya semakin baik, aman, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dengan sekitar 249 SPPG yang kini beroperasi, tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah dapur. Yang lebih penting adalah memastikan setiap dapur bekerja dengan standar yang sama dan pengawasan yang benar-benar berjalan.
Sebab dalam program sebesar MBG, yang perlu dihitung bukan hanya berapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi juga berapa banyak penerima yang benar-benar mendapatkan makanan bergizi dan aman.
Kalau jumlah dapur sudah 249, pengawasannya jangan sampai masih memakai “mode satu dapur”.
