Ada satu pola yang terus berulang di Kota Medan. Warga mengeluh banjir bertahun-tahun, jalan berubah menjadi sungai setiap hujan turun, aktivitas lumpuh, kendaraan mogok, anak-anak terlambat sekolah. Lalu, setelah persoalan membesar dan menjadi sorotan, pemerintah datang melakukan peninjauan.
Kali ini giliran Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang. Wali Kota Rico Waas turun langsung melihat genangan yang sudah menjadi langganan warga. Hasil temuan awal pun terdengar cukup mengejutkan, tetapi sekaligus mengundang pertanyaan besar: ada drainase besar yang diduga sudah lama tersumbat.
Kalimat “sudah lama tersumbat” seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh birokrasi Pemko Medan. Sebab, jika memang penyumbatan itu sudah berlangsung lama, lalu selama ini ke mana pengawasan Dinas SDABMBK? Apakah saluran drainase baru diperiksa ketika wali kota datang? Ataukah sistem pemeliharaan infrastruktur kota memang selama ini berjalan tanpa pengawasan yang serius?
Ironinya, warga sudah lebih dulu mengetahui bahwa daerah mereka menjadi langganan banjir. Mereka mengalaminya setiap musim hujan. Mereka hidup bersama genangan, bukan sekadar melihatnya saat inspeksi. Anehnya, pemerintah justru baru sibuk mencari akar masalah setelah warga kembali mengeluh.
Respons cepat memang patut diapresiasi. Seorang kepala daerah memang harus hadir di tengah masyarakat. Namun kehadiran itu tidak boleh menjadi pengganti sistem. Kota sebesar Medan tidak bisa bergantung pada inspeksi mendadak setiap kali ada masalah. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang mampu mendeteksi persoalan sebelum warga kembali menjadi korban.
Pernyataan bahwa drainase akan dicek lebih detail, dipetakan, lalu dicari solusi apakah dinormalisasi atau dibangun saluran baru, terdengar baik di atas kertas. Namun warga Medan sudah terlalu sering mendengar rangkaian kata “dicek”, “dikaji”, “dipetakan”, dan “akan ditindaklanjuti”. Yang belum sering mereka lihat adalah hasil akhirnya.
Banjir bukan lagi persoalan musiman. Ini adalah cermin dari buruknya perencanaan kota, lemahnya pemeliharaan infrastruktur, serta minimnya evaluasi terhadap sistem drainase yang seharusnya rutin dipantau. Tidak masuk akal jika saluran besar bisa tersumbat dalam waktu lama tanpa diketahui pemerintah, kecuali memang pengawasan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah juga tidak bisa terus menjadikan normalisasi sebagai solusi jangka pendek setiap kali banjir datang. Medan membutuhkan audit menyeluruh terhadap jaringan drainase, pemetaan kawasan rawan genangan, evaluasi pembangunan yang mengabaikan daya resap air, hingga penegakan aturan terhadap bangunan yang menutup saluran drainase. Tanpa itu, banjir hanya akan berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain.
Kehadiran wali kota memang memberi harapan kepada warga. Tetapi harapan akan berubah menjadi kekecewaan apabila kunjungan lapangan hanya menghasilkan dokumentasi, sementara genangan tetap menjadi pemandangan rutin setiap hujan turun.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa sering pejabat turun memakai sepatu bot ke lokasi banjir. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika warga Medan tidak lagi membutuhkan kunjungan darurat, sebab banjir sudah lebih dulu diselesaikan sebelum hujan berikutnya datang.(***)
