Audiensi HMI di DPRD Medan: Dari Begal, Narkoba, hingga Gaji Guru Honorer, Semua Masuk Daftar PR Kota
MEDAN – Ruang kerja Ketua DPRD Kota Medan, Senin (20/7), mendadak berubah menjadi ruang curhat versi mahasiswa. Bedanya, yang dibawa bukan keluhan soal tugas kuliah, melainkan daftar panjang pekerjaan rumah Kota Medan yang rasanya tak kunjung selesai.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan datang dengan “amunisi” berupa 11 tuntutan. Rombongan yang dipimpin Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Risky, diterima Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan bersama jajaran pimpinan dan anggota dewan.
Sejak awal, HMI meminta satu hal yang sederhana namun cukup penting: setiap kali mahasiswa datang menyampaikan aspirasi, mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Ketua DPRD. Alasannya sederhana, kalau sudah jauh-jauh datang membawa suara masyarakat, tentu lebih afdal kalau disambut orang nomor satu di lembaga legislatif.
Namun inti pertemuan bukan soal siapa yang menyambut. Yang jauh lebih berat adalah isi pembahasannya.
Mulai dari begal yang masih membuat warga waswas, tawuran yang seolah punya jadwal sendiri, peredaran narkoba yang belum kehilangan pelanggan, hingga nasib guru honorer yang masih bertahan dengan penghasilan sekitar Rp850 ribu per bulan.
Nominal itu bahkan sering memunculkan pertanyaan sederhana di tengah masyarakat: apakah yang diuji hanya kesabaran para guru, sementara kesejahteraannya masih menunggu giliran?
HMI juga menyoroti penyalahgunaan narkoba yang disebut masih marak, khususnya di kawasan Medan Timur. Masalah lama yang hampir selalu masuk daftar pembahasan, tetapi masyarakat tentu berharap bukan hanya rutin dibahas, melainkan juga rutin diselesaikan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, sehingga seluruh aspirasi akan diteruskan sesuai kewenangan.
Soal permintaan agar Ketua DPRD selalu menerima aksi mahasiswa secara langsung, Wong menjelaskan bahwa pimpinan DPRD memang berbagi tugas. Menurutnya, siapa pun pimpinan yang menerima aspirasi tetap mewakili lembaga, termasuk saat dirinya sedang menjalankan tugas di Jakarta.
Wong juga mengungkapkan bahwa sejumlah aspirasi mahasiswa sebelumnya telah dibawa ke DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat dengan harapan tidak berhenti sebagai tumpukan berkas semata.
HMI pun meminta agar dokumentasi penyampaian aspirasi tersebut turut diberikan kepada mereka. Bukan karena ingin koleksi foto, melainkan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada anggota bahwa suara mahasiswa benar-benar sudah sampai ke tingkat pusat.
Menariknya, pembahasan kemudian melebar ke persoalan antrean BBM yang masih sering mengular di Medan. Wong mengaku pernah mendatangi Pertamina untuk menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi belum berhasil bertemu dengan pihak yang berwenang. Sebuah gambaran yang mungkin cukup akrab bagi banyak warga: kadang yang paling sulit bukan mencari solusi, melainkan mencari orang yang bisa diajak membahas solusi.
Tak berhenti di situ, proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga ikut masuk meja diskusi. Menurut Wong, pembangunan transportasi massal tentu penting, tetapi koordinasi antarlembaga juga tidak kalah penting agar kemacetan tidak justru menjadi “bonus” bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain memastikan pintu komunikasi dengan mahasiswa tetap terbuka. DPRD, katanya, siap meneruskan setiap aspirasi kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Audiensi itu akhirnya menjadi pengingat bahwa daftar persoalan Kota Medan memang masih cukup panjang. Mulai dari keamanan, narkoba, kesejahteraan guru, distribusi BBM hingga kemacetan, semuanya kembali tersaji di atas meja rapat.
Kini masyarakat tentu berharap, setelah dialog selesai dan foto bersama diambil, yang bergerak bukan hanya kamera, tetapi juga solusi.(***)
