Kasus Dana Syariah Masuk Babak Baru: Berkas Lengkap, Aset Diburu, Korban Masih Menunggu

Kasus Dana Syariah Masuk Babak Baru: Berkas Lengkap, Aset Diburu, Korban Masih Menunggu

Jakarta – Jangan terkecoh dengan namanya yang “syariah”. Urusan perkara tetap saja punya babak, tersangka, berkas, aset, dan tentu saja korban yang menunggu kepastian.

Perkara PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) kembali memasuki babak baru.

Rilis dari korban DSI diterima redaksi, sampai Rabu, 5 Agustus 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara tersangka AS telah lengkap alias P21. Setelah proses penyidikan yang tentu tidak sebentar—43 saksi diperiksa, 5 ahli dimintai keterangan, dan sejumlah aset ditelusuri—akhirnya berkas tersebut dinyatakan siap untuk melangkah ke tahap berikutnya.

Kalau dalam bahasa sederhana: berkasnya sudah tidak disuruh revisi lagi.

Tersangka AS bersama barang bukti kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Perkara ini bukan perkara kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung OJK yang disampaikan dalam press release, terdapat 14.411 korban dengan nilai kerugian kurang lebih Rp2,4 triliun.

Angkanya memang bikin kepala otomatis menghitung pakai kalkulator. Dan kalkulator pun mungkin ikut lelah. Lima Tersangka, Empat Berkas

Dalam perkara PT DSI, penyidik telah menetapkan lima tersangka, yakni TA, MY, ARL, AS, dan FH.

Perkaranya kemudian dipecah menjadi beberapa berkas:

Berkas pertama: TA, MY, dan ARL
Berkas kedua: AS
Berkas ketiga: FH
Satu berkas perkara korporasi

Untuk berkas TA, MY, dan ARL, prosesnya sudah lebih dulu maju. Berkas mereka dinyatakan lengkap pada 9 Juni 2026, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada JPU, dan saat ini perkara tersebut telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok.

Artinya, kasus ini memang tidak sedang berjalan di tempat. Pelan-pelan, satu pintu dibuka, satu berkas dilengkapi, satu perkara masuk persidangan. Yang belum jelas tentu kapan semuanya benar-benar selesai.

Karena kalau urusan hukum, kata “selesai” biasanya punya perjalanan yang lebih panjang daripada kata “dimulai”.

Kalau Ada Korban, Ada Aset yang Dicari

Bagian yang menarik perhatian tentu soal asset recovery. Penyidik melakukan asset tracing dengan estimasi total aset yang telah disita sekitar Rp425 miliar.

Rinciannya:

TA, MY, ARL: sekitar Rp319 miliar
AS: sekitar Rp30 miliar
FH: sekitar Rp75 miliar

Angka Rp425 miliar memang besar.

Tetapi kalau dibandingkan dengan angka kerugian sekitar Rp2,4 triliun, masih terlihat ada jarak yang cukup jauh. Ibarat mengejar kereta yang sudah berangkat, petugas baru berhasil mengamankan beberapa gerbong. Maka pekerjaan asset tracing jelas belum selesai.

Dan di sinilah harapan para korban sebenarnya berada: bukan sekadar melihat tersangka diproses hukum, tetapi juga bagaimana aset yang berhasil ditemukan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian korban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Karena bagi korban, tentu pertanyaannya sederhana: “Hukumnya jalan, lalu uang kami bagaimana?”

FH dan Jejak Aset yang Belum Tamat

Untuk tersangka FH, penyidik telah memeriksa 35 saksi. Penyidik juga telah menyita uang fee Brand Ambassador senilai sekitar Rp5,25 miliar. Selain itu, ada rencana penyitaan terhadap 58 aset tanah yang tersebar di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Total aset FH yang telah disita saat ini sekitar Rp75 miliar. Asset tracing pun masih terus berjalan.

Dengan kata lain, petugas masih membuka lemari, laci, map, sertifikat, rekening, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang berkaitan dengan aliran aset. Bedanya, ini bukan acara “bersih-bersih rumah sebelum Lebaran”. Ini proses hukum.

Sertifikat Tanah Sampai Kendaraan Ikut Masuk Daftar

Dari rincian aset yang disita, jumlahnya juga cukup membuat mata terbuka lebar. Ada 694 sertifikat tanah, baik SHM maupun SHGB.

Kemudian terdapat 16 objek properti, mulai dari kantor, ruko, rumah, apartemen, tanah dan bangunan hingga kavling kosong.

Lokasinya tersebar di: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Bali. Nilai aset tidak bergerak tersebut diperkirakan sekitar Rp390 miliar.

Selain itu terdapat: Sebanyak 13 deposito milik PT DSI dan PT MCM dengan nilai sekitar Rp18 miliar,  Uang tunai dan rekening sekitar Rp12 miliar, Termasuk valuta asing USD1.092 dan Empat unit kendaraan bermotor dengan nilai sekitar Rp500 juta.

Kalau melihat daftar tersebut, satu hal menjadi jelas: asset tracing memang bukan pekerjaan yang cocok dilakukan sambil ngopi santai. Satu sertifikat saja bisa membutuhkan pengecekan. Ini jumlahnya ratusan.

Belum lagi deposito, rekening, kendaraan, properti, dan aset lainnya.

Dari Ribuan Korban, Baru 5.714 yang Terverifikasi

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan LPSK untuk verifikasi korban dan kerugian dalam rangka restitusi. Koordinasi dengan OJK dan PPATK dilakukan untuk memperkuat proses asset tracing. Sampai saat ini, jumlah korban yang telah terverifikasi tercatat sebanyak 5.714 orang.

Sementara jumlah korban berdasarkan data yang disampaikan dalam perkara mencapai 14.411 orang.

Artinya masih ada pekerjaan besar untuk memastikan siapa saja korbannya, berapa kerugiannya, serta bagaimana proses pemulihan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Dan ini mungkin bagian yang paling penting.

Sebab di balik angka 14.411 korban, ada 14.411 cerita. Ada yang mungkin menabung bertahun-tahun. Ada yang mungkin percaya karena melihat platform, sistem, promosi, atau berbagai penjelasan yang membuat investasi terlihat aman.

Dan ketika masalah muncul, yang tersisa bukan sekadar angka di layar. Ada uang yang hilang. Ada rencana keluarga yang tertunda. Ada orang yang mungkin setiap hari membuka rekening sambil berharap angka yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali.

P21 Bukan Garis Finish

Berkas AS yang sudah dinyatakan lengkap tentu merupakan perkembangan penting. Tetapi P21 bukan garis finish. Ini lebih tepat disebut pintu menuju tahap berikutnya. Proses hukum masih harus berjalan, termasuk tahap penuntutan dan persidangan sesuai mekanisme yang berlaku.

Begitu juga dengan asset recovery. Penyitaan bukan otomatis berarti korban langsung menerima uang kembali. Masih ada proses hukum, verifikasi, pembuktian, dan mekanisme restitusi atau pemulihan aset yang harus dilalui.

Jadi, jangan sampai publik melihat angka Rp425 miliar lalu berpikir: “Wah, berarti besok cair.” Tidak sesederhana itu. Kalau urusan hukum bisa selesai hanya dengan menghitung aset, mungkin dunia hukum sudah punya aplikasi kalkulator sendiri.

Yang Ditunggu Korban Sebenarnya Sederhana

Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap perkara ini tidak berhenti pada kalimat: “Berkas telah lengkap.” Tetapi bergerak sampai pada kepastian hukum dan upaya pemulihan kerugian korban. Penyidik menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kalimat tersebut terdengar formal, sebagaimana lazimnya bahasa dalam press release.

Namun bagi ribuan korban, maknanya sebenarnya sangat sederhana: prosesnya jangan hilang arah, asetnya jangan ikut menghilang, dan hak korban jangan sampai hanya menjadi catatan kaki dalam perkara bernilai triliunan rupiah.

Karena pada akhirnya, yang paling ingin didengar korban bukan hanya: “Perkaranya berkembang.”

Tetapi juga: “Hak Anda sedang kami perjuangkan, dan ada jalan yang jelas menuju pemulihan.” Itulah babak yang sekarang paling ditunggu. Dan untuk perkara sebesar ini, publik tentu berharap cerita akhirnya bukan sekadar panjang, tetapi juga jelas ujungnya.(***)