Jaksa Agung ST Burhanuddin Sentil Calon Jaksa: Pintar Saja Tidak Cukup, Integritas Jangan Digadaikan!
JAKARTA – Menjadi jaksa bukan sekadar naik jabatan, mengenakan atribut penegak hukum, atau memiliki kewenangan besar dalam menangani perkara. Ada tanggung jawab hukum, moral, bahkan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang harus dijaga. Pesan itulah yang ditekankan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat memberikan pembekalan kepada 506 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026.
Pembekalan yang berlangsung di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), diikuti 501 calon jaksa dan lima peserta dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Di hadapan para calon penegak hukum tersebut, Burhanuddin menegaskan bahwa materi yang disampaikannya bukan sekadar teori hukum maupun teknis pekerjaan. Lebih dari itu, ia ingin menanamkan nilai, prinsip, dan karakter yang wajib menjadi pegangan setiap jaksa ketika menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Ingat! Perubahan status menjadi Jaksa bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi terdapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Burhanuddin.
Menurutnya, seorang jaksa tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Kemampuan memahami pasal dan menyusun konstruksi perkara harus berjalan seiring dengan integritas, profesionalisme, kedisiplinan, jiwa korsa, hati nurani, serta adab dan etika.
Bahkan, Jaksa Agung memberikan penegasan yang cukup keras mengenai pentingnya menjaga moral dalam menjalankan profesi penegak hukum. Ia mengaku tidak membutuhkan jaksa yang pintar, tetapi menggadaikan integritas demi kepentingan tertentu.
“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kecerdasan hukum tanpa kejujuran justru dapat menjadi persoalan. Sebab, kewenangan seorang jaksa bukan perkara kecil. Di tangan penegak hukum, keputusan dan tindakan dapat menentukan nasib seseorang, sehingga setiap langkah harus memiliki dasar hukum sekaligus pertimbangan keadilan.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya hati nurani sebagai pengendali kewenangan. Menurutnya, kekuasaan yang dimiliki jaksa harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan menjadi alat untuk bertindak sewenang-wenang.
“Seorang Jaksa memegang kewenangan yang sangat besar dalam penanganan perkara. Pada titik inilah hati nurani menjadi pembatas agar kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan,” katanya.
Selain persoalan moral, Jaksa Agung meminta para calon jaksa terus meningkatkan kapasitas keilmuan. Mereka dituntut menguasai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara utuh, sekaligus memahami perkembangan pola kejahatan modern.
Tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, tindak pidana lintas negara, pencucian uang, hingga kejahatan korporasi. Karena itu, jaksa dituntut memiliki kemampuan analisis yang tajam dan tidak berhenti belajar.
“Jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki, karena profesionalitas seorang Jaksa diuji dari kemampuannya menghadapi persoalan hukum yang nyata, menyelesaikan perkara secara bertanggung jawab, dan menerapkan hukum secara tepat,” pesannya.
Tak hanya urusan pasal dan pembuktian, Burhanuddin turut menyoroti kedisiplinan, kesehatan fisik, serta penampilan yang rapi dan berwibawa. Ia juga meminta para calon jaksa membangun sinergi dengan Kepolisian, lembaga peradilan, pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya.
Ego sektoral, menurutnya, harus dihindari. Penegakan hukum membutuhkan kerja sama antarlembaga, bukan kompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Di era digital, para jaksa juga diminta bijak menggunakan media sosial dan tidak mempertontonkan gaya hidup berlebihan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi generasi baru Adhyaksa. Sebagai calon pemimpin masa depan Kejaksaan, para peserta PPPJ harus mampu menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui slogan atau seragam, melainkan melalui tindakan nyata dan konsistensi dalam menegakkan hukum.
Burhanuddin mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa adab dapat kehilangan arah, sementara kemampuan tanpa etika berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Jadilah Jaksa yang kehadirannya dapat memberikan manfaat, kewenangannya membawa keadilan, dan tindakannya mencerminkan kehormatan institusi,” pesannya.
Melalui pembekalan ini, Jaksa Agung berharap seluruh peserta PPPJ Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 tumbuh menjadi jaksa yang unggul secara intelektual dan profesional, sekaligus memiliki integritas, moral, serta adab dan etika.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jaksa yang hafal undang-undang dan piawai berbicara tentang keadilan. Masyarakat membutuhkan penegak hukum yang berani menjaga kebenaran, termasuk ketika kejujuran itu harus berhadapan dengan kepentingan dan godaan kekuasaan. Sebab, hukum akan kehilangan wibawanya jika mereka yang bertugas menegakkannya justru lupa pada hati nurani.(***)
