JAM PIDSUS Periksa Tiga Saksi, Dalami Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang Nikel di Sulawesi Tenggara
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi untuk mendalami perkara yang mencakup periode 2013 hingga 2025, Selasa (17/11/2026).
Ketiga saksi yang memenuhi panggilan penyidik berasal dari unsur pemerintah dan perusahaan swasta. Mereka masing-masing berinisial RD dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), LEA dari PT BSJ, serta V dari PT DDA.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Keterangan ketiga saksi dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dengan rentang waktu cukup panjang, yakni 12 tahun, sejak 2013 hingga 2025.
Sebagai salah satu komoditas mineral strategis, nikel memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bagian penting dalam industri pertambangan nasional. Namun, besarnya nilai ekonomi tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan, mulai dari perizinan, aktivitas produksi, hingga kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan.
Pemeriksaan saksi dari Kementerian ESDM dan dua perusahaan menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri berbagai aspek dalam tata kelola pertambangan nikel. Keterangan dari unsur regulator maupun pihak perusahaan diperlukan untuk membantu mengurai rangkaian kegiatan usaha yang sedang didalami.
Dalam perkara pertambangan, persoalan tidak selalu berhenti pada ada atau tidaknya izin. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan perizinan, tata kelola produksi, serta kewajiban perusahaan juga menjadi aspek yang perlu diuji. Sebab, izin usaha bukanlah tiket bebas untuk menjalankan aktivitas tanpa pengawasan.
Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai materi pemeriksaan maupun substansi keterangan yang disampaikan ketiga saksi kepada penyidik. Status sebagai saksi juga tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu penyidik membangun konstruksi perkara secara utuh dan mengungkap fakta hukum di balik dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Sebab, kekayaan alam seharusnya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara. Jangan sampai kekayaan yang tersimpan di dalam bumi justru menyisakan persoalan ketika dikelola. Dalam urusan tambang, yang perlu digali bukan hanya nikelnya, tetapi juga kebenaran di balik tata kelolanya.(***)






