JAM PIDSUS Periksa Dua Saksi dari PT CCM, Dalami Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara di Nunukan
JAKARTA – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan batu bara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terus bergulir. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua orang saksi untuk mendalami perkara yang berlangsung dalam kurun waktu 2013 hingga 2025 tersebut, Selasa (17/11/2026).
Dua saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial DS dan MFAN. Keduanya diketahui berasal dari PT CCM, perusahaan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pertambangan batu bara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Keterangan kedua saksi diperlukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara yang sedang ditangani.
Perkara ini menarik perhatian karena menyangkut aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Nunukan dengan rentang waktu penyidikan yang cukup panjang, yakni selama 12 tahun, mulai 2013 hingga 2025.
Dalam sektor pertambangan, aktivitas usaha tidak hanya berbicara tentang berapa banyak batu bara yang berhasil dikeruk dari perut bumi. Ada aspek perizinan, tata kelola produksi, kewajiban perusahaan, hingga pertanggungjawaban terhadap negara yang harus berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap dua saksi dari internal PT CCM menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Keterangan mereka diharapkan dapat membantu mengurai rangkaian aktivitas perusahaan selama periode yang tengah didalami.
Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai materi pertanyaan maupun substansi keterangan yang disampaikan DS dan MFAN kepada penyidik. Pemeriksaan sebagai saksi juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Penyidikan perkara pertambangan memang membutuhkan ketelitian. Sebab, di balik aktivitas produksi dan bisnis batu bara, terdapat berbagai aspek hukum dan administrasi yang harus diuji. Dokumen bisa saja terlihat lengkap, tetapi kesesuaian pelaksanaan di lapangan tetap harus dibuktikan.
Pada akhirnya, sumber daya alam bukan sekadar komoditas yang bisa dikeruk dan diperjualbelikan. Pengelolaannya harus memberikan manfaat sesuai aturan, bukan justru meninggalkan persoalan hukum. Dalam perkara ini, penyidik masih memiliki pekerjaan untuk memastikan fakta hukum berbicara berdasarkan bukti, bukan asumsi.(***)






