JAM PIDSUS Periksa Saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung, Dalami Dugaan Korupsi Perkebunan PT PSMI di Kawasan Hutan
JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di areal PT INHUTANI V, Provinsi Lampung, terus berlanjut. Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali memeriksa seorang saksi, Selasa (17/11/2026).
Saksi berinisial NT, yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung, memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Keterangan saksi dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan.
Perkara ini menyentuh persoalan serius dalam tata kelola kehutanan, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan usaha perkebunan. Sebab, kawasan hutan bukan sekadar hamparan lahan yang bisa berubah fungsi mengikuti kepentingan bisnis. Ada aturan, perizinan, batas kawasan, serta kewajiban yang harus dipatuhi.
Keterlibatan saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung menjadi salah satu bagian dari proses pendalaman penyidikan. Dalam konteks perkara ini, aspek kepastian status kawasan hutan dan kesesuaian pemanfaatannya menjadi hal yang perlu diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.
Apalagi, perkara tersebut berkaitan dengan areal PT INHUTANI V di Provinsi Lampung. Penelusuran terhadap penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan menjadi penting untuk mengetahui apakah aktivitas perkebunan PT PSMI telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun substansi keterangan yang disampaikan NT kepada penyidik. Karena itu, pemeriksaan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan menegaskan bahwa penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan saksi ini menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara secara utuh. Sebab, dalam perkara yang menyangkut kawasan hutan, persoalannya bukan hanya siapa yang mengelola lahan, tetapi juga bagaimana status lahannya, atas dasar apa pemanfaatannya dilakukan, dan apakah seluruh ketentuan telah dipenuhi.
Pada akhirnya, kawasan hutan memiliki fungsi dan aturan yang tidak bisa ditawar hanya karena ada kepentingan ekonomi. Jika ditemukan penyimpangan, proses hukum harus membuktikannya secara terang. Hutan bukan tanah tanpa cerita, dan setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum yang jelas.(***)






