GPM Serentak Digelar di Sumut, Harga Pangan Jangan Cuma Murah Saat Ada Spanduk

GPM Serentak Digelar di Sumut, Harga Pangan Jangan Cuma Murah Saat Ada Spanduk

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar jurus menghadapi harga pangan yang kadang lebih lincah daripada daya beli masyarakat.

Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pemprov Sumut menginisiasi kegiatan pangan murah secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara. Targetnya jelas: menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan gejolak harga dan mengendalikan inflasi.

Program ini sekaligus diharapkan membuat masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih bersahabat. Sebab bagi konsumen, istilah “inflasi terkendali” baru benar-benar terasa kalau harga cabai, beras, ayam dan telur tidak ikut membuat dompet terkendali alias semakin tipis.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan GPM ditujukan untuk memastikan ketersediaan pangan merata, mengendalikan inflasi daerah dan meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat inflasi dan Indeks Perubahan Harga (IPH) yang tinggi,” ujar Fariz, Kamis (27/8/2026).

Harga Pangan Naik, Pemerintah Turun ke Lapangan

Pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 500.1.2.1/7083 Tahun 2026.

Pemprov Sumut menggerakkan berbagai perangkat daerah untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sebelum pelaksanaan, Pemprov Sumut telah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pertanian kabupaten/kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya bukan sekadar membagi tugas.

Data pasokan harus disatukan, wilayah yang rentan kenaikan harga dipetakan dan jalur distribusi diperiksa agar pemerintah tidak baru sibuk ketika harga sudah telanjur melonjak.

“Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menyatukan data pasokan, memetakan wilayah rentan, memperkuat koordinasi jalur distribusi pangan, serta bersama-sama menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan di daerah,” kata Fariz.

Kalimat “memetakan wilayah rentan” menjadi penting.

Sebab harga pangan tidak selalu bergerak seragam. Ada daerah yang pasokannya aman, ada yang produksinya cukup tetapi distribusinya bermasalah, dan ada pula daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar.

Kalau masalahnya distribusi, menambah stok di daerah produsen tentu tidak otomatis membuat harga di pasar konsumen turun.

Bukan Cuma Beras dan Minyak

GPM tahap awal dijadwalkan berlangsung pada 27, 28 dan 31 Agustus 2026.

Setelah itu, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin pada September hingga Desember 2026, sebanyak empat kali setiap bulan.

Artinya, GPM tidak dirancang sebagai kegiatan seremonial satu atau dua hari.

Pemprov Sumut ingin menjadikannya instrumen intervensi harga yang berlangsung secara berkala hingga akhir tahun.

Komoditas yang disiapkan juga cukup beragam.

Mulai dari beras SPHP, beras medium dan premium, Minyak Kita, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, jagung hingga ikan dencis.

Daftar tersebut menyentuh hampir seluruh komoditas yang biasanya rajin muncul dalam daftar pemicu inflasi.

Beras ada.

Minyak ada.

Cabai juga ada.

Ayam dan telur pun ikut antre.

Tinggal masyarakat yang berharap daftar harga murah tersebut bukan hanya murah di meja panitia, tetapi benar-benar murah ketika dibawa pulang.

4K: Harga, Stok, Distribusi dan Komunikasi

Pelaksanaan GPM melibatkan perangkat daerah, Perum Bulog, distributor, pelaku usaha pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara, Pematangsiantar dan Sibolga.

Kolaborasi ini menjadi penting karena persoalan pangan memang tidak bisa diselesaikan dengan satu dinas saja.

Harga bisa dipengaruhi produksi.

Produksi berkaitan dengan pertanian.

Distribusi berkaitan dengan transportasi dan perdagangan.

Sementara inflasi perlu dibaca melalui data.

Artinya, pemerintah harus bekerja dari hulu hingga hilir.

Jangan sampai harga murah hanya terjadi ketika GPM dibuka, sementara setelah kegiatan selesai harga kembali naik seperti biasa.

Sebab kalau begitu, GPM hanya menjadi “pulau murah” di tengah lautan harga mahal.

Ujian Sesungguhnya Ada Setelah Pasar Murah Dibubarkan

Pemprov Sumut optimistis GPM dapat membantu menjaga ketahanan pangan, mengendalikan harga dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil hingga akhir tahun.

Optimisme tersebut tentu patut diapresiasi.

Tetapi ukuran keberhasilan GPM tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak paket pangan yang terjual atau seberapa panjang antrean masyarakat.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah harga pangan di pasar umum ikut terkendali.

Jika masyarakat membeli beras murah di GPM tetapi keesokan harinya harga di pasar kembali melonjak, berarti intervensinya belum menyentuh persoalan utama.

Begitu pula jika cabai murah hanya tersedia pada titik tertentu, sementara masyarakat di wilayah lain masih harus membeli dengan harga tinggi.

Karena itu, keberlanjutan program menjadi penting.

GPM harus berjalan bersama penguatan pasokan, kelancaran distribusi dan pengawasan rantai perdagangan.

Fariz mengatakan Pemprov Sumut optimistis dapat terus menjaga ketahanan pangan daerah, memastikan harga pangan pokok tetap ramah di kantong masyarakat dan menciptakan iklim perekonomian Sumatera Utara yang stabil serta kondusif hingga akhir tahun.

Pada akhirnya, masyarakat tentu tidak meminta harga pangan harus selalu murah.

Yang diinginkan sederhana: harga wajar, stok tersedia dan tidak ada kejutan harga setiap kali pergi ke pasar.

Sebab bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan statistik.

Inflasi terasa ketika uang Rp100 ribu yang biasanya cukup membawa pulang beberapa kantong belanja, tiba-tiba hanya mampu membawa pulang setengahnya.

Karena itu, GPM boleh digelar serentak.

Namun yang lebih penting, jangan sampai yang serentak hanya acara pasar murahnya, sementara harga kembali naik secara bergiliran setelah acara selesai.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *