Raih Anugerah Pemerataan Pembangunan Sumut, Bobby Nasution: “Kami Pelayan Masyarakat”
JAKARTA — Penghargaan memang menyenangkan. Ada panggung, tepuk tangan, piagam, dan tentu saja foto yang nantinya bisa menjadi bagian dari dokumentasi perjalanan sebuah pemerintahan.
Namun bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), penghargaan kali ini membawa pesan yang sedikit lebih berat: pemerataan pembangunan jangan berhenti di atas panggung penghargaan.
Pemprov Sumut meraih Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji Kategori Percepatan Layanan Dasar dan Pemerataan Pembangunan Daerah dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026.
Penghargaan tersebut diberikan atas penilaian terhadap upaya Pemprov Sumut dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat layanan dasar di berbagai wilayah.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Detik Sumatera Awards 2026 di Grand Ballroom Trans Hotel, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Bobby tidak ingin penghargaan itu dibaca semata-mata sebagai prestasi pribadi ataupun pencapaian pemerintah daerah.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah memang merupakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini kami dikasih (penghargaan) sebenarnya pelayan-pelayan masyarakat yang kategorinya sama. Ini pelayan semua dan oleh karena itu, terima kasih sudah memberikan kami penghargaan yang sebenarnya ini adalah tugas, memang tugas kami semua,” ujar Bobby.
Kalimat tersebut menarik.
Sebab dalam pemerintahan, penghargaan boleh menjadi apresiasi, tetapi pelayanan tetap menjadi kewajiban.
Dengan kata lain, penghargaan bukan bonus karena pemerintah bekerja.
Pemerintah memang harus bekerja.
Nias dan Sipiongot Ikut Dibawa ke Panggung
Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, arah pembangunan Sumut disebut memberikan perhatian terhadap wilayah terpencil, termasuk Kepulauan Nias dan Sipiongot.
Percepatan layanan dilakukan dengan menempatkan pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, pengembangan kawasan, serta ekonomi daerah sebagai sejumlah prioritas.
Pilihan fokus tersebut tentu penting.
Sebab berbicara pemerataan pembangunan di Sumatera Utara bukan hanya berbicara mengenai pusat kota atau kawasan yang secara geografis sudah relatif mudah mendapatkan akses.
Pemerataan justru diuji ketika pemerintah harus menjangkau wilayah yang jauh, terpencil, memiliki tantangan geografis, dan membutuhkan biaya pelayanan yang tidak sedikit.
Di sinilah jargon “pemerataan” mendapatkan ujian sebenarnya.
Sebab bagi warga di kawasan yang infrastrukturnya sudah baik, pembangunan mungkin terasa seperti tambahan fasilitas.
Tetapi bagi masyarakat di wilayah terpencil, pembangunan bisa berarti sesuatu yang jauh lebih mendasar:
jalan yang bisa dilalui, sekolah yang bisa dijangkau, layanan kesehatan yang tersedia, hasil pertanian yang bisa dipasarkan, dan konektivitas yang membuat mereka tidak merasa berada di halaman belakang pembangunan.
Penghargaan Boleh Dirayakan, Pekerjaan Tetap Berjalan
Pemimpin Redaksi detikcom Ardhi Suryadi dalam sambutannya mengapresiasi para penerima penghargaan.
Menurutnya, para penerima telah bekerja nyata dan menghadirkan perubahan bagi daerah.
“Terima kasih telah memilih untuk terus bergerak, terus bekerja, dan terus memberikan yang terbaik. Mereka mungkin tidak selalu meminta untuk dikenang, tetapi kerja mereka layak untuk kita apresiasi,” kata Ardhi.
Detik Sumatera Awards 2026 sendiri menjadi ajang apresiasi bagi berbagai pihak yang dinilai memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.
Penerimanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh, pemerintah daerah, BUMD hingga lembaga lainnya.
Sekitar 20 penghargaan lainnya juga diberikan kepada figur dan lembaga inspiratif.
Kategori yang diberikan antara lain Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, serta Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.
“Pelayan Masyarakat” Punya Konsekuensi
Pernyataan Bobby bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sebenarnya mengandung konsekuensi yang cukup besar.
Sebab kalau pemerintah memang pelayan, maka ukuran keberhasilannya bukan hanya penghargaan yang diterima.
Pelayanan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat tidak hidup di panggung penghargaan.
Mereka hidup di desa, kecamatan, pasar, sekolah, rumah sakit, lahan pertanian, kawasan pesisir, kepulauan, dan pelosok yang mungkin tidak pernah masuk kamera.
Mereka tidak terlalu membutuhkan kalimat “pembangunan telah merata”.
Mereka lebih membutuhkan bukti bahwa akses mereka memang semakin merata.
Karena itu, penghargaan ini sekaligus menjadi semacam “rapor sementara”.
Nilainya bagus, tentu patut diapresiasi.
Tetapi semester berikutnya tetap harus dijalani.
Pemerataan Bukan Sekadar Membagi Pembangunan
Pemerataan pembangunan juga bukan berarti setiap daerah harus mendapatkan proyek yang sama.
Kebutuhan setiap wilayah berbeda.
Daerah kepulauan memiliki persoalan konektivitas yang berbeda dengan kawasan perkotaan.
Wilayah pertanian membutuhkan irigasi, akses pasar, dan infrastruktur produksi.
Daerah terpencil membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan yang mungkin memerlukan pendekatan khusus.
Karena itu, pemerataan harus berarti keadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.
Dan ini membutuhkan kerja lintas sektor.
Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri.
Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit.
Pertanian tidak cukup hanya dengan membagikan bantuan.
Infrastruktur tidak cukup hanya membangun jalan.
Semua harus bertemu dalam satu tujuan: meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Jangan Sampai Penghargaan Lebih Cepat Sampai daripada Pembangunan
Pada akhirnya, penghargaan untuk Pemprov Sumut tentu patut diapresiasi.
Tetapi justru setelah penghargaan diterima, pekerjaan menjadi semakin menarik.
Sebab publik kini memiliki alasan untuk bertanya lebih jauh:
Seberapa cepat layanan dasar benar-benar sampai ke wilayah terpencil?
Seberapa jauh kesenjangan antardaerah berhasil dipersempit?
Apakah masyarakat di Nias, Sipiongot dan wilayah lainnya benar-benar merasakan perubahan?
Dan yang paling sederhana:
Apakah masyarakat merasa pemerintah benar-benar hadir?
Kalau jawabannya iya, maka penghargaan tersebut bukan sekadar simbol.
Ia menjadi pengakuan terhadap kerja yang memang dirasakan masyarakat.
Tetapi kalau pembangunan hanya cepat sampai ke panggung penghargaan sementara manfaatnya masih berjalan kaki menuju pelosok, tentu masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Bobby menyebut pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
Kalimat itu sederhana.
Tetapi bagi seorang pelayan publik, prinsipnya juga sederhana:
yang dilayani harus merasa dilayani.
Maka penghargaan Detik Sumatera Awards 2026 sebaiknya bukan menjadi garis finis pembangunan Sumatera Utara.
Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa setelah tepuk tangan berhenti dan lampu panggung dimatikan, para “pelayan masyarakat” harus kembali bekerja.
Sebab bagi rakyat, penghargaan terbaik bukanlah piala yang dipajang di kantor.
Penghargaan terbaik adalah ketika hidup mereka benar-benar menjadi lebih baik.(***)
