Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk korban bencana di Sumatera Utara. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Jihan Nurlela kepada perwakilan daerah terdampak.
Solidaritas antardaerah tentu patut dihargai. Di tengah banyaknya pejabat yang lebih cepat hadir saat peresmian gedung daripada saat banjir merendam rumah warga, bantuan seperti ini setidaknya membuktikan masih ada empati yang benar-benar bergerak, bukan cuma bergerak di caption media sosial.
Namun di balik seremoni bantuan dan ucapan terima kasih, ada pertanyaan yang lebih besar dan lebih pahit: kenapa hampir setiap tahun rakyat Sumatera harus akrab lagi dengan bencana yang polanya sudah bisa ditebak?
Longsor datang. Banjir datang. Jalan putus. Rumah rusak. Bantuan masuk. Foto penyerahan bantuan beredar. Rapat evaluasi digelar. Lalu semua perlahan dilupakan sampai musim hujan berikutnya membuka episode baru.
Siklusnya begitu rutin sampai terdengar seperti agenda tahunan, bukan keadaan darurat.
Bobby benar ketika mengatakan solidaritas Sumatera harus diperkuat. Tetapi solidaritas saja tidak cukup jika pemerintah daerah masih lebih rajin membuat spanduk “waspada bencana” dibanding membangun sistem mitigasi yang benar-benar bekerja.
Karena rakyat tidak bisa terus hidup dengan pola: kalau bencana datang, baru semua sibuk mendadak peduli.
Yang lebih ironis, Sumatera Utara bukan wilayah yang baru belajar soal bencana. Daerah ini sudah bertahun-tahun akrab dengan longsor, banjir, dan kerusakan lingkungan. Tapi penanganannya kadang tetap terasa seperti proyek dadakan: reaktif, panik, dan penuh seremoni setelah korban berjatuhan.
Sementara itu, pejabat berbicara soal integrasi pembangunan dan investasi kawasan Sumatera. Tentu itu terdengar megah. Tetapi bagi warga di desa terdampak, “investasi” paling mendesak saat ini mungkin hanyalah jalan yang tidak putus diterjang longsor dan rumah yang tidak hanyut setiap hujan besar datang.
Jafar Syahbuddin Ritonga menyebut 14 dari 15 kecamatan di Tapanuli Selatan terdampak bencana. Angka itu sebenarnya bukan sekadar data. Itu alarm keras bahwa kerusakan sudah begitu luas.
Dan kalau hampir satu kabupaten lumpuh akibat bencana, maka persoalannya bukan lagi sekadar “musibah alam.” Ada pertanyaan serius tentang tata ruang, pengawasan lingkungan, kesiapan infrastruktur, dan seberapa sering mitigasi kalah prioritas dibanding proyek-proyek yang lebih fotogenik untuk dipamerkan.
Bantuan dari Lampung memang layak diapresiasi. Tetapi rakyat tentu berharap masa depan Sumatera tidak terus dibangun di atas pola lama: pemerintah datang paling cepat setelah bencana terjadi, bukan sebelum bencana menghancurkan hidup warga.(***)
