Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Pernyataan itu disampaikan saat pengukuhan Kepala Kantor LPS I Medan.
Kalimat “menjaga kepercayaan” memang terdengar indah. Tetapi di negeri yang rakyatnya berkali-kali menyaksikan kasus investasi bodong, kredit macet jumbo, bank bermasalah, hingga koruptor yang tetap bisa tersenyum di depan kamera, kepercayaan publik sebenarnya bukan barang murah lagi.
Masyarakat sekarang bukan tidak mau percaya. Mereka hanya terlalu sering dikecewakan.
Bobby benar ketika mengatakan masyarakat harus merasa aman menyimpan uang di bank. Karena bagi rakyat biasa, tabungan di rekening itu bukan sekadar angka digital. Itu hasil lembur, hasil jualan, hasil bertahun-tahun menahan diri tidak membeli hal yang diinginkan.
Masalahnya, rakyat sering diminta percaya penuh kepada sistem, sementara elite keuangan dan pejabat berkali-kali memperlihatkan bahwa sistem juga bisa bocor kalau yang bermain punya akses dan jabatan.
LPS sendiri menyebut 99,9 persen rekening perbankan sudah dijamin. Angka yang terdengar sangat meyakinkan. Hampir sempurna. Bahkan lebih konsisten daripada janji sebagian politisi saat kampanye.
Tetapi publik juga tahu, persoalan terbesar bukan cuma soal “rekening dijamin.” Masalah sebenarnya adalah rasa takut kalau uang mereka tiba-tiba sulit diakses, bank bermasalah, atau ekonomi goyah sementara pejabat masih sibuk bicara stabilitas di ruang seminar hotel berbintang.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan bahwa kepercayaan adalah jantung industri keuangan. Pernyataan itu benar sekali. Tetapi ironisnya, jantung kepercayaan publik di negeri ini sudah terlalu sering dipompa oleh skandal.
Mulai dari kasus pinjaman online liar, investasi palsu berkedok syariah, sampai bank-bank kecil yang mendadak kolaps setelah sebelumnya terlihat baik-baik saja.
Akibatnya, sebagian masyarakat kini lebih percaya menyimpan uang di bawah bantal daripada memahami sistem penjaminan simpanan.
Sementara pejabat berbicara soal edukasi keuangan, banyak warga justru belajar dari pengalaman pahit: yang paling cepat hilang di Indonesia kadang bukan diskon belanja, melainkan rasa aman terhadap institusi.
Farid juga memuji kontribusi ekonomi Sumut yang besar terhadap nasional. Dana pihak ketiga mencapai ratusan triliun rupiah. Angka fantastis. Tetapi pertanyaan rakyat sederhana: dari triliunan uang yang berputar itu, kenapa masih banyak warga hidup dengan akses ekonomi yang rapuh, usaha kecil sulit berkembang, dan pinjaman bank terasa lebih rumit daripada syarat jadi pejabat?
Pada akhirnya, menjaga kepercayaan publik bukan cukup lewat pidato, seremoni pengukuhan, atau statistik mengesankan. Kepercayaan lahir kalau rakyat melihat sistem benar-benar melindungi mereka — bukan hanya kuat menjaga kepentingan mereka yang sudah kaya sejak awal.
Karena rakyat sudah terlalu lama hidup di negara yang selalu meminta mereka tenang, percaya, dan sabar… sementara skandal demi skandal terus muncul dengan wajah baru dan konferensi pers yang itu-itu juga.(***)
